Parepare, zona-pantau.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare tidak becus urus Guru.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi I, Asyari Abdullah yang dihubungi wartawan, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, Ribuan guru di Kota Parepare harus menelan kekecewaan. Karena dipastikan tidak menerima tunjangan yang dialokasikan pemerintah pusat karena Kota Parepare tidak masuk daftar 333 daerah penerima.
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 372 Tahun 2025 ditujukan untuk memperkuat kesejahteraan guru di daerah.
Namun, Kegagalan Parepare masuk sebagai penerima tunjangan ini diduga kuat akibat kelalaian administrasi dan lemahnya koordinasi internal Pemerintah Kota Parepare.
“Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan saling melempar tanggung jawab. Mengenai hal ini,” katanya.
Diapun mengaku jika pihaknya banyak menerima aduan dari Guru menganai tunjangan tersebut.
“Ini bukan soal kecil. Ini menyangkut hak keuangan ribuan guru. Pemkot lebih sibuk dengan seremonial dan proyek-proyek, sementara urusan penting yang menyentuh kesejahteraan masyarakat justru diabaikan,” kata Asyari.
Ia juga menilai, kinerja Pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Tasming Hamid menunjukkan kondisi yang amburadul, tercermin dari tidak solidnya jajaran birokrasi.
“Kadis dan Sekda saling lempar tanggung jawab. Ini bukti lemahnya kepemimpinan dan buruknya tata kelola pemerintahan,” lanjutnya.
Asyari mengungkapkan, Kementerian Keuangan sebenarnya telah beberapa kali mengirimkan surat permintaan data guru sebagai syarat penyaluran tunjangan.
Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, data tersebut tidak terpenuhi secara administratif.
Bahkan Kemenkeu juga secara berkala mengupdate secara online, daerah-daerah yang akan diberi tunjangan ini.
Padahal, menurut DPRD, hak keuangan ini sangat krusial, terlebih diberikan menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru, saat kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Jika dihitung secara kasar, dengan asumsi sekitar 2.000 guru di Parepare dan rata-rata tunjangan setara Rp3,5 juta, maka potensi dana yang gagal masuk ke rekening guru mencapai sekitar Rp7 miliar lebih,” urainya.
Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari hak guru yang menguap akibat buruknya manajemen pemerintahan era Tasming Hamid – Hermanto.
“Penyebab kegagalan ini sepele dan konyol. Tidak seharusnya terjadi jika manajemen Pemkot bagus,” pungkasnya.(Haris)
＼ Get the latest news ／
