Parepare, zona-pantau.com — Proyek pengaspalan Matras baru senilai Rp800 juta yang bersumber dari Dana Hibah Provinsi APBD Perubahan 2025 kini berubah menjadi contoh nyata kegagalan pembangunan, Jumat (26/12/2025).
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Ricky Kadafi mengatakan, proyek ini terindikasi adanya kesalahan fatal yang berdampak pada kualitas pekerjaan.
Menurutnya, proyek ini baru saha selesai dikerjakan namun, jalan tersebut sudah tergenang air hujan.
Genangan air di atas aspal bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bukti telanjang proyek yang dikerjakan tanpa perencanaan matang.
Drainase yang tidak berfungsi, kemiringan jalan yang keliru, serta hasil akhir yang jauh dari standar memperlihatkan bahwa proyek ini sarat kelalaian dan patut dicurigai.
“Ini proyek dengan anggaran sangat besar, tapi hujan pertama saja sudah tergenang. Ini bukan lagi soal teknis, ini indikasi kuat kegagalan perencanaan dan lemahnya pengawasan. Uang rakyat Rp800 juta seolah dibuang percuma,” tegas Ricky Kadafi.
Aktivis anti rasua Parepare ini, menilai kondisi tersebut sebagai alarm bahaya dalam pengelolaan dana hibah.
Menurutnya, proyek yang bersumber dari APBD-P seharusnya melalui pengawasan ketat karena rawan disalahgunakan jika hanya dikejar serapan anggaran.
“Kalau proyek seperti ini dibiarkan, maka praktik asal jadi akan terus berulang. Pemerintah daerah wajib membuka dokumen perencanaan, RAB, dan hasil pengawasan ke publik. Jika terbukti bermasalah, kontraktor harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya.
Proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur justru menjadi monumen pemborosan anggaran.
“Pertanyaan paling mendasar pun mencul adalah, di mana peran pengawas proyek dan siapa yang meloloskan pekerjaan dengan kualitas seperti ini?,” katanya.
Dia pun meminta kepada Pemerintah daerah agar tidak berlindung di balik alasan cuaca.
“Audit teknis, evaluasi menyeluruh, hingga perbaikan ulang tanpa tambahan anggaran adalah langkah minimal yang harus dilakukan,” katanya.
“Jika tidak, proyek Matras baru ini akan menjadi catatan hitam kegagalan tata kelola pembangunan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” tutupnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada komentar dari pihak terkait. Berita ini masih butuh konfirmasi lebar h lanjut. (*)
＼ Get the latest news ／
