Wajo, zona-pantau.com – Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Wajo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menyatukan Komitmen, Menguatkan Implementasi” di Aula Sipakalebbi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wajo, Jumat (03/07/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, BPJS Kesehatan, akademisi, tenaga kesehatan, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
FGD ini digelar sebagai upaya membangun kesepahaman dan memperkuat implementasi kebijakan penggunaan antibiotik secara rasional di Kabupaten Wajo.
Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dinilai menjadi persoalan serius karena dapat memicu resistensi antimikroba yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan layanan kesehatan.
Ketua Pengurus Daerah IAI Sulawesi Selatan, Apt. Andi Alfian, S.Si., M.Si., dalam sambutannya berharap seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan antibiotik secara bijak dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IAI Wajo, Apt. Rahma Mustari, S.Farm., menegaskan pentingnya peran seluruh pemangku kepentingan dalam mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar.
Dalam diskusi tersebut, peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan dan tata kelola, pelayanan klinis, data, surveilans dan evaluasi, sumber daya manusia serta kolaborasi antarprofesi, hingga peran masyarakat dalam mendukung penggunaan antibiotik secara rasional.
Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi PKB, Fery Surachmat, S.E., S.Farm., M.AP., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya FGD oleh IAI Cabang Wajo.
Menurutnya, penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk meningkatnya kasus resistensi antibiotik yang menjadi ancaman serius di dunia kesehatan.
“Kami mengapresiasi terselenggaranya FGD ini. Edukasi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat sangat diperlukan agar penggunaan antibiotik dilakukan secara bijak dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menekankan kepada seluruh apoteker agar tidak serta-merta menjual obat antibiotik kepada masyarakat.
Menurutnya, penggunaan antibiotik harus melalui resep dokter dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan.
“Peran pemerintah dan seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan antibiotik tanpa pengawasan tenaga medis,” tambahnya.
Melalui FGD ini, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan penggunaan antibiotik yang rasional.
Forum tersebut diharapkan dapat melahirkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diterapkan di Kabupaten Wajo guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat pengendalian penggunaan antibiotik secara tepat dan bertanggung jawab. (Aik)


















