Wajo, zona-pantau.com — Proyek pembangunan pengendalian banjir sungai walennae – cendranae di Kabupaten Wajo milik Balai Besar Wilayah Sungai Jenneberang,
yang dikerjakan PT. Tantui Enam Kontruksi diduga menggunakan materil ilegal.
Betapa tidak, proyek milliaran itu baik, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) dan Pejabat pembuat komitmen ( PPK) serta rekanan dinilai tidak bekerja secara profesional dalam menentukan material yang digunakan.
Pasalnya kegiatan yang menelan anggaran senilai Rp. 17.774.508.000,- menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan diduga menggunakan material ilegal dari tambang galian C yang tidak memiliki izin resmi.
Koordinator Daerah Koalisi Peduli Pare, Om Cuke mengatakan, Proyek itu dianggap menyalahi aturan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Proyek itu harusnya menggunakan materil sesuai spek yang diatur dalam Juknis pelaksanaan. Dan sumbernya harus dari tambang yang memiliki izin resmi,” katanya, Kamis (26/12/2024).
Menurutnya, Tentu untuk penggunaan materil sudah diatur dalam Juknis pelaksanaan dan itu harus dipatuhi.
“Jika materil digunakan tidak sesuai Spek, jelas ada pelanggaran didalamnya,” katanya.
Sementara informasi yang diterima, bahwasanya material jenis batu urug yang digunakan pada proyek itu berasal dari Kabupaten Soppeng.
Mengingat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang menampung, membeli, mengangkut, atau mengelola material tambang tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi pidana.
“Harusnya pihak aparat penegak hukum (APH), Baik Polda maupun Kejati Sulsel turun tangan untuk melakukan penyelidikan pada proyek itu,” tutupnya.(tim)
