Makassar, zona-pantau.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Hukum sebagai daerah Pembentukan Pos Bantuan Hukum Tercepat Kedua dan Dukungan terhadap Peace Maker Award di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
Hal ini diterima di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan pada refleksi kinerja akhir tahun 2025 di Hari Anti Korupsi Sedunia, Selasa (09/12/2025).
“Alhamdulillah, kinerja sepanjang tahun 2025 yang diawali perencanaan dan pelaksanaan yang berbasis Visi Barru Berkeadilan mendapatkan apresiasi langsung dari Kanwil Kementerian Hukum,” ucapnya.
“Terima kasih banyak, semoga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk semakin bersemangat dan meyakini Visi Barru Berkeadilan, Maju Berkelanjutan dan Sejahtera lebih Cepat,” tambahnya.
“Pelan namun pasti akan diraih bersama dengan tertata, Insya Allah” sebut Bupati Andi Ina Kartika Sari.
Dia berharap agar pos bantuan hukum dapat dimanfaatkan maksimal dalam mewujudkan keadilan substantif berbasis musyawarah.
“Semoga penghargaan ini menjadikan hukum berdasarkan nilai moral dan etika sosial semakin solid diwujudkan menuju masyarakat adil makmur di Barru kita, mohon doanya” pungkas Bupati Andi Ina Kartika Sari.
Piagam Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Tercepat Kedua dan Dukungan terhadap Peace Maker Award di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
Diserahkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Andi Basmal, S.Sos., S.H., M.H., yang diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Jamaluddin, S.Sos, MH.
“Ini merupakan momentum apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan kolaborasi serta refleksi kinerja sepanjang tahun 2025” sebut Kepala Kanwil Hukum Andi Basmal.
Diketahui, hanya Tiga Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat Piagam Penghargaan serupa yakni Barru, Parepare dan Luwu Timur.
Namun Barru mendapatkan apresiasi khusus atas kontribusinya dalam membina dan meloloskan Desa Siddo menembus penilaian Nasional.
Dan menerima piala Peacemaker Award 2025 serta Medali Predikat Anubhawa Sasana Jagaddhita dari Menteri Hukum RI, bulan November kemarin. (Aiq)
