Parepare, zona-pantau.com — Koalisi Peduli Pare ikut Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Parepare untuk membahas persoalan parkiran semrawut di area Pelabuhan Nusantara Parepare, Senin (27/072026).
RDP ini digelar di Ruang Komisi III DPRD Parepare dan dihadiri perwakilan Koalisi Peduli Pare, Dishub Kota Parepare, PT Pelindo Cabang Parepare, Dinas Perhubungan dan Bagian Aset serta Satpol PP Parepare.
Koordinator Koalisi Peduli Pare, Andi Asrida di pelabuhan.
Ketua Koalisi Peduli Parepare (KPP), Andi Asrida, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kekacauan alur lalu lintas setiap kali kapal penumpang bersandar. Kendaraan yang berkeliaran dan menumpuk di area luar pelabuhan dinilai sangat mengganggu mobilitas warga, terutama saat ada kegiatan masyarakat atau upacara di sekitar kawasan tersebut.
“Kondisinya sangat mengganggu sekali. Banyak kendaraan berkeliaran di sekitar pelabuhan saat ada kapal masuk, sehingga alur jalan menjadi kacau balau dan warga sulit melintas. Oleh karena itu, kami membawa usulan ini ke Komisi III DPRD agar ada pembahasan mengenai perubahan alur jalur keluar-masuk pelabuhan,” ujar Andi Asrida.
Dia juga menyebut adanya pungutan parkir tidak resmi dan kurangnya rambu serta petugas pengatur, di jam-jam sibuk keberangkatan dan kedatangan kapal.
“Kami minta ada penataan menyeluruh. Buat kantong parkir yang jelas, tarif yang transparan, dan penegakan aturan agar tidak ada lagi parkir liar,” katanya.
Salah satu poin yang diusulkan KPP adalah melakukan penukaran fungsi pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan untuk mengurai antrean kendaraan.
Kendati demikian, KPP dan peserta rapat sepakat untuk meninjau langsung ke lapangan sebelum mengambil keputusan final.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, menyambut baik masukan dari KPP.
Ia menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama kemacetan hingga ke area sekitar Lapangan dan Kantor Pos adalah tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan.
Sehingga para sopir dan penjemput lebih memilih memarkirkan kendaraannya di luar area pelabuhan.
“Padahal di dalam area pelabuhan kapasitas parkir masih cukup. Karena tarif parkir di dalam dianggap cukup tinggi, mereka memilih menunggu di luar. Makanya kami minta pihak pelabuhan meninjau ulang biaya pas masuk dan parkir tersebut,” ungkap Hamran
Sementara dari PT Pelindo, mengatakan pihaknya selama ini sudah berbuat untuk mengurai kepadatan lalulintas kendaraan.
“Sekarang ini kami sudah buka pintu keluar khusus kendaraan truk di depan Gedung Perpustakaan, sehingga kendaraan truk dan panjang itu lewat pintu itu,” jelasnya.
Dia menambahkan, pihaknya saat ini sementara melakukan komunikasi dengan pihak Dispenda untuk pajak tarif parkir kendaraan.
Tidak hanya itu, Aset (lahan) pemerintah yang ada akan dilakukan kontrak kerjasama persewaan untuk dijadikan lahan parkir.
Menurutnya, untuk kendaraan yang parkir didepan pintu keluar Pelabuhan, itu merupakan kendaraan travel yang menunggu penumpang.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare, Fitri mengaku, jika selama ini pihaknya melakukan pungutan parkir di area Pelabuhan.
“Kami punya jukir di sana (di depan Kantor Pos. Red). Tapi kami tidak tahu jika memang ada yang lain dari petugas yang kami tempatkan,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan jika ada oknum yang melakukan pungutan yang tidak sesuai aturan.
“Kalau memang ada yang memungut lebih dari Perda, maka itu masuk kategori Pungli (Pungutan Liar),” tutupnya. (*)
＼ Get the latest news ／
