Parepare, zona-pantau.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapar (RDP) bersama Forum Komunikasi Media (FKM) Parepare, di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Selasa (17/11/2026).
RDP itu dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media, Ketua Komisi I DPRD Parepare Kamaluddin Kadir, anggota DPRD Namri Nasir dan Asyari Abdullah, Asisten I Setdako Parepare Rustan Asta, Kepala Dinas Kominfo Jenamar, Kabid Kominfo Budiansyah, Wakil Ketua DPRD Suyuti, serta Tenaga Ahli Hukum DPRD Dr. Zainal Zaid.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut surat permohonan FKM kepada DPRD Kota Parepare dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme kerja sama publikasi yang transparan, profesional, proporsional, dan berkeadilan.
Sejumlah persoalan mengemuka dalam forum tersebut, mulai dari keterbukaan anggaran, pemerataan kesempatan media lokal, pengelompokan nilai kontrak, dugaan intervensi pihak tertentu, hingga belum adanya regulasi teknis yang secara komprehensif mengatur kerja sama publikasi.
FKM secara tegas meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka data kerja sama media tahun 2026, termasuk nilai kontrak masing-masing perusahaan media.
Tidak hanya itu,FKM juga meminta keterbukaan rencana kerja sama dan alokasi anggaran publikasi tahun 2027.
Sorotan lainnya menyangkut dugaan adanya media yang dikendalikan pihak luar, kontrak ganda, serta perusahaan media yang diduga berada di bawah kendali orang yang sama, termasuk pihak yang bukan wartawan maupun ASN.
FKM juga meminta kejelasan mengenai kedudukan tenaga ahli dan wartawan dalam kontrak kerja sama, serta mendesak agar pengelompokan media lokal berdasarkan klaster A, B, dan C tidak lagi diterapkan.
FKM mengusulkan pemerataan nilai kerja sama bagi media lokal, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik media nasional.
Selain itu, FKM mendorong lahirnya Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang teknis kerja sama publikasi, menolak intervensi oknum tim sukses dalam penentuan media mitra.
FKM juga mengusulkan agar kerja sama publikasi dapat dibuka melalui OPD lainnya dan tidak hanya terpusat di Dinas Kominfo.
Pada kesempatan itu, salah satu perwakilan FKM Parepare, Hasrul Nawir mempertanyakan, Status tenaga Ahli yang dipakai oleh Dinas Kominfo Kota Parepare yang nota bene merupakan wartawan.
Sementara, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Jenamar menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Dinas Kominfo selama ini.
“Intinya, kami akan pelajari dulu masalah yang ada. Dan terimah kasih atas masukannya, ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kami untuk berbuat yang terbaik bagi teman-teman media,” singkat.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, DR H Kamaluddin Kadir mengegaskan dukungan kepada Dinas Kominfo agar kontrak kerjasama media berjalan tertib dan terkendali.
Diapun menekankan, kepad Kepala Dinas Kominfo agar tetap mendahulukan media local dan tak lagi ada dikecualikan.
“Intinya atas nama lembaga, DPRD Kota Parepare, mendukung agar kontrak media tidak lagi dibeda-bedakan dan berjalan tertib dan aman,” ujarnya singkat.(*)


















