Lampung Selatan, zona-pantau.com — Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Rajabasa, Lampung Selatan, terus menguat.
Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa (GMPGR) melalui Forum Segekhi Suku secara tegas menyatakan sikap menolak keras megaproyek tersebut demi menjaga kelestarian alam dan ruang hidup masyarakat adat.
Komitmen bersama ini sebelumnya telah disepakati dan dikukuhkan dalam pertemuan adat pada Sabtu (13/6/2026) malam di Lamban Balak Pengikhan Pukuk Sabuay Nimbau.
Sebagai tindak lanjut nyata, massa yang bergerak dari Posko Forum Segekhi Suku mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD Lampung Selatan untuk menyerahkan surat penolakan resmi secara langsung, Senin (22/06/2026).
Di Kantor Bupati Lampung Selatan, kedatangan perwakilan Forum Segekhi Suku disambut hangat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Supriyanto, didampingi staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Pihak Pemkab menyatakan akan segera meneruskan isi surat penolakan tersebut kepada Bupati Lampung Selatan, Raditya Egi Pratama.
Penasehat Hukum Forum Segekhi Suku, Shofadli SY, S.E., S.H., M.E.Sy., M.H. menegaskan bahwa penyerahan surat ini merupakan bentuk jalur resmi yang ditempuh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mutlak mereka kepada kepala daerah dan legislatif.
“Hari ini kami menyampaikan surat penolakan atas rencana pengeboran Gunung Rajabasa kepada Bupati Lampung Selatan dan DPRD Lampung Selatan,” katanya.
“Kami akan menunggu bagaimana sikap resmi Bupati terkait surat ini. Selanjutnya, kami akan kembali bermusyawarah dengan Forum Segekhi Suku untuk menentukan langkah pergerakan ke depan. Yang pasti, kami tetap menolak apa pun bentuknya,” ujar Shopadli saat memberikan keterangan kepada media di lokasi.
Senada dengan ketua forum Segekhi suku Beta Rahmi Adok Pengikhan Pukuk Sabuay Nimbau, menambahkan pernyataan keras dari internal forum yang menegaskan tidak adanya ruang kompromi terkait proyek pemanfaatan energi panas bumi di gunung sakral tersebut.
“Kami menolak dengan keras rencana tersebut. Sejak awal, kami sudah menyatakan sikap untuk tidak setuju dengan kegiatan itu,” katanya.
“Tidak ada tawaran atau kompromi, khususnya bagi forum kami. Kami akan terus berjuang. Ini adalah jihad kita untuk mempertahankan alam agar Gunung Rajabasa tetap lestari bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Usai menyambangi kantor eksekutif, rombongan Forum Segekhi Suku melanjutkan aksi dengan mendatangi Kantor DPRD Lampung Selatan.
Di sana, mereka diterima langsung oleh oleh Wakil Ketua II Beny Raharjo, Jenggis Khan Haikal Wakil Ketua Komisi I,Bowo Edi Anggoro anggota Komisi III dan Ismail Anggota Komisi III.
Perwakilan legislatif tersebut menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah damai dan terstruktur yang dilakukan oleh lintas adat dan suku yang tergabung dalam Forum Segekhi Suku.
Pihak DPRD berjanji akan mengawal aspirasi ini dan segera berkoordinasi dengan unsur pimpinan serta pemerintah daerah.
“Aspirasi ini kami terima dengan baik. Kami sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang menjadi kehendak dari Forum Segekhi Suku serta lintas adat ini,” katanya.
“Isu ini akan segera kami sampaikan kepada Ketua Dewan dan pemerintah daerah agar bisa segera didiskusikan bersama demi mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” pungkas perwakilan anggota DPRD Lampung Selatan di hadapan forum. (Tim)
＼ Get the latest news ／
