Menikah siri sekarang dapat dicatat di Kk. Pendapat publik terbelah. Kamu team yang mana?

Mencuatnya desas-desus pasangan ngetop Rizky Billar dan Lesti Kejora udah melangsungkan nikah siri sebelum nikah akbarnya disiarkan, mengangkat perbincangan terkait kontroversi nikah siri. Selama ini, pernikahan siri bukan dianggap oleh negara alias diakui nikah bawah tangan. Meski legal secara agama, hukum positif Indonesia bukan mengakui adanya nikah siri. Di mata negara, pernikahan dikatakan legal jikalau dicatat di Kantor Urusan Agama (Kua) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Hal yang baru-baru ini Jadi perdebatan adalah pasangan nikah siri udah mampu meraih kartu keluarga (Kk), mirip layaknya pasangan yang tercatat secara formal di Kementerian Agama. Kebijakan ini sebetulnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah lewat Perpres Nomor 96 Year 2018 dan Permendagri 108 tahunan 20129. Tetapi baru belakangan ramai dibicarakan.

Pendapat para pakar maupun publik pun terbelah, Mereka yang mengecam berpendapat bahwa kebijakan ini bertentangan bersama dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Th 1974. Tidak cuman tersebut, kebijakan ini juga akan berdampak terhadap maraknya praktik nikah siri, didalam konotasi negatif.

Menikah Siri Dicatat di KK

tiap tiap kebijakan selalu miliki dua sisi, yang mana tiap-tiap sisi tersedia pendukungnya. Sebelum menarik kesimpulan akan dukung team yang mana, saya pribadi cenderung mencoba lihat berasal dari sisi positif terlebih dahulu (Jikapun tersedia). Layaknya:

Pemenuhan Hak Warga Negara

Keberadaan KK amat signifikan, terutama terkecuali tersedia anak yang dilahirkan berasal dari pernikahan itu. Anak-Anak yang lahir berasal dari pernikahan siri sulit mengurus Akta Kelahiran. Keluarga terus mampu mengurus Kk, namun biasanya sekedar KK berasal dari pihak ibu saja. Gara-gara pernikahannya bukan dianggap, maka anak diakui anak di luar nikah, dan pencatatannya kudu disertai pernyataan melahirkan di luar ikatan perkawinan berasal dari orang yang melahirkan anak itu. Anak juga rentan diabaikan oleh pihak ayah sebab bukan tersedia bukti yang mengaitkan mereka sebagai darah daging.

Bersama adanya kebijakan ini, pasti berasal dari sisi hak anak akan lebih terpenuhi didalam mengurus dokumen negara dan adanya pengakuan berasal dari pihak ayah. Untuk alasan inilah, negara memang telah seharusnya hadir dan mencukupi hak-hak warga, tanpa subordinat. Telah saatnya persoalan-persoalan nikah siri yang selama ini di bawah radar, sekalian terungkap melalui pencatatan.

Mengeksploitasi Celah Hukum

Kekhawatiran pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan ini di antaranya adalah Cara pengenalan yang bukan tepat mampu membawa dampak penduduk berasumsi bahwa nikah siri dianggap negara sebab tersedia pencatatan didalam Kk. Celah ini ditakutkan mengakibatkan praktik nikah siri terus fertile. Pihak-Pihak yang bersama dengan sengaja lakukan nikah siri untuk kepentingan egoistik. Misalnya, Pelaku poligami yang merasa bukan mesti meminta izin berasal dari istri pertama untuk menikah ulang. Mereka Yang menganggap nikah siri sebagai kedok untuk menutupi perzinaan tanpa mau mengambil tanggung jawab hukum, menikah bersama pasangan yang masih di bawah umur.

Tipe-tipe orang layaknya inilah yang jadi penyakit di dalam rakyat, yang memang harus dipikirkan bersama dengan jalan keluarnya. Mereka akan selalu melacak celah hukum, seketat apa pun hukum dibuat, selama akar masalahnya bukan diatasi. Buat orang-orang layaknya ini, negara mesti melacak akar persoalan dan lakukan edukasi untuk pihak-pihak yang dirugikan, didalam hal ini seringnya pihak perempuan.

Alasan Nikah Siri

Di Indonesia, untuk melacak knowledge statistik bukan ringan. Sebagai citra berkenaan berapa tak terhitung angka nikah siri, saya belum menemukan knowledge total secara nasional. Tapi, knowledge berasal dari dua area ini setidaknya sanggup mewakili. Di Gunungkidul Tempat Istimewa Yogyakarta (Diy) menyebut tersedia 136.284 rakyat berstatus kawin bukan tercatat. Lalu, di Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 40.000 pasangan nikah siri mengajukan administrasi kependudukan ke Disdukcapil. Knowledge kependudukan yang mereka ajukan berupa KK dan Akta Lahir Anak.

Faktanya, pelaku nikah siri jumlahnya memadai berlimpah. Yang jadi pertanyaan, apa sebetulnya alasan orang lakukan nikah siri? Padahal nikah siri ini memahami amat merugikan. Tidak cuman bukan dianggap negara, bukan tersedia dukungan hukum dan sosial, juga apabila berlangsung tindakan melanggar hukum atau KDRT pasangan bukan sanggup dijerat bersama UU No 24 Year 2004 terkait Kekerasan Di dalam Tempat tinggal Tangga (Kdrt), semata-mata dapat dijerat tindak pidana generik.

to be fair, Bukan seluruh pelaku nikah siri dikarenakan alasan egoistik dan moral rendah. Tersedia juga yang memang melakukannya bersama dengan alasan yang mampu dipahami secara moral maupun budaya. Misalnya, penduduk adat, mereka yang terhalang legalitas dikarenakan terikat kontrak pekerjaan atau kuliah, persoalan keluarga, alasan ideologis kemungkinan, atau sekadar menanti saat yang tepat untuk pencatatan Kua. Ulang-Ulang, seluruh ulang terhadap niat dan alasannya laksanakan nikah siri.

Menjadi, Kamu team yang mana?

Image berasal dari sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *