banner 468x60

Kota Bekasi Zona Merah Covid-19, Shalat Jum’at Menjadi Rukhsah

 Berita Terkini
Penulis Sekretaris PCNU Kota Bekasi, Ayi Nurdin

ZONA BEKASI – Kota Bekasi merupakan wilayah yang telah terpapar positif Covid-19. Bahkan menurut Gubernur Jawa Barat Kota Bekasi menjadi salah satu dari tujuh Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang masuk kedalam kategori zona merah Copid 19. Karenanya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka pengendalikan Covid-19 melakukan berbagai upaya, termasuk himbauan untuk menghindari kerumunan, pertemuan publik, dan himbauan agar tidak mendatangi pertemuan dalam kelompok besar (Social Distancing).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah resmi menyatakan bahwa virus yang berasal dari Wuhan China itu sebagai pandemi, maksudnya penyebaran penyakit baru yang mendunia dan penyakit tersebut telah menginfeksi manusia yang menyebabkan sakit serius. WHO juga menerangkan bahwa penularan virus ini begitu mudah, melalui kontak pribadi seperti bersentuhan atas berjabat tangan, menyentuh benda yang telah terdapat virus lalu menyentuh mulut, hidung dan mata sebelum mencuci tangan, termasuk juga melalui tetesan cairan yang berasal dari bersin atau batuk.

Karena mudah dan cepatnya penularan virus tersebut, Indonesia telah menetapkan wabah virus corona ini sebagai bencana Nasional. Karena dalam waktu singkat telah banyak yang terjangkit virus ini, bahkan terus bertambah dan cenderung mengalami pelipat-gandaan. Terdapat menteri kabinet yang tertular dan positif Covid-19, ada juga Wali Kota dan pejabat serta masyarakat lainnya termasuk dari satu orang ke orang lainnya yang kesemuanya bermula dari interaksi antara orang yang satu dengan lainnya yang sudah terkena Covid-19 namun tidak di ketahui gejala dan bahkan tidak disadari oleh yang sudah mengindap virus tersebut.

Di Kota Bekasi, hingga sabtu 21 Maret 2019 telah sekitar 9 orang warga Bekasi positif terinveksi Virus Korona, dan bahkan 4 orang diantaranya merupakan satu keluarga. Selebihnya hampir di seluruh Kecamatan se Kota Bekasi telah terdapat orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Kebijakan Lockdown yakni isolasi atau pelarangan untuk masuk-keluar dari suatu Kota/negara lainnya dinilai sebagai upaya paking efektif untuk mengurangi dampak dan memutus mata rantai penularan virus tersebut. Namun Lockdown bisa berdampak kurang baik terhadap sektor lain di luar kesehatan seperti ekonomi dan sosial. Upaya lain termasuk yang di dorong oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah Social Distancing atau jarak sosial, yakni mengambil jarak dengan menghindari kerumunan, pertemuan publik, dan tidak mendatangi pertemuan dengan kelompok besar.

Akan tetapi Social Distancing, bagi muslim memang tidak mudah, sehubungan dengan terdapatnya syariat yang meniscayakan keterlibatan massa banyak, seperti shalat berjemaah di masjid dan shalat Jum’at. Bahkan di bulan Rajab ini sudah lazim di Masjid-masjid dan Mushola membuat agenda peringatan Isro Mi’raj yang tentu saja akan melibatkan masa yang banyak. belum lagi ta’lim rutin mingguan dan bulanan di masjid mushola dan majlis-majlis.

Jumat, 20 Maret 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemerintah beserta organisasi keagamaan di Kota Bekasi, bersama-sama menghimbau ummat islam kota Bekasi untuk tidak melaksanakan solat Jum’at di masjid selama dua pekan dan menggantinya dengan solat duhur di rumah masing-masing. MUI juga menghimbau kepada warga Kota Bekasi agar kegiatan-kegiatan kumpulan yang melibatkan banyak orang, di masjid, majelis taklim, dan tempat-tempat lainnya, ditunda hingga waktu yang memungkinkan.

Oleh Masyarakat himbauan tersebut di respon beragam, ada yang secara total mengikuti dengan tidak menyelenggarakan solat Jum’at, menunda kegiatan ta’lim, menunda agenda tablig akbar peringatan Isro mi’raj, dan bahkan sampai menutup masjid dengan pengumuman tidak menyelenggarakan solat berjama’ah rowatib (5 waktu).

Namun di sisi yang lain ada juga yang tak menghiraukan dengan tetap menyelenggarakan Solat Jum’at, karena solat jum’at merupakan kewajiban bagi laki-laki muslim yang sudah akil baligh. Banyak juga yang tetap menyelenggarakan berjama’ah rowatib dan termasuk ada yang tetap menyelengarakan kegiatan taklim dan bahkan peringatan isro Mi’raj.

Terkait solat Jum’at, Lembaga Batsul Masail (LBM) PBNU, pada 19 Maret 2020 telah memberikan pandangan terkait kewajiban shalat Jum’at di tengah mewabahnya Covid-19. Di satu sisi, sebagai orang Islam di wajib melaksanakan shalat Jum’at (hifzh al-din), dan di sisi yang lain juga harus menjaga diri (hifzh alnafs) dari kemungkinan tertular virus corona yang membahayakan itu.

Bagi umat Islam yang tinggal di daerah zona merah virus corona, umat Islam dianjurkan melaksanakan shalat zuhur di rumah masing-masing, tidak menyelenggarakan shalat Jum’at di Masjid. Sebab, di zona merah, penularan virus corona tidak hanya berstatus sebagai uzur tetapi menjadikan larangan untuk menghadiri shalat Jumat. Masyarakat muslim yang ada di zona merah bukan hanya tidak diwajibkan shalat Jum’at atau tidak dianjurkan shalat jama’ah dalam jumlah besar, melainkan mereka tak boleh melakukan dua aktivitas tersebut. Sebagai gantinya, mereka melaksanakan shalat zuhur/jama’ah di kediaman masing-masing.

Menghadiri atau menyelenggarakan shalat Jum’at di zona merah sama halnya dengan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, firman Allah Swt: “dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesunguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa: 29).

Larangan penyelenggaraan shalat Jum’at ini bisa juga dinyatakan tak terkait dengan ibadah Jum’atnya, melainkan pada perkumpulan orang yang potensial satu menularkan virus pada yang lain. Tentang ini, pandangan para ulama ushul fikih : “Maka pengharaman itu bukan karena perbuatan itu sendiri (dalam hal ini melaksanakan shalat jumat, pent) , tetapi lebih karena adanya faktor internal. Maksudnya adalah bahwa perbuatan itu pada dasarnya tidak mengandung mafsadah dan madlarat, akan tetapi perbuatan yang pada dasarnya tidak mengandung mafasadah dan madlarat tersebut berkaitan atau bersamaan dengan sesuatu yang mengandung mafasadah dan madlarat.” (Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, Jakarta-Dar al-Kutub al-Islamiyyah, cet ke-1, 1431 H/2010, h. 101)

Maka jelas; sekiranya perkumpulan umat dalam shalat Jum’at saja dilarang, maka apalagi perkumpulan umat di acara-acara lain yang sifatnya sunnah dan mubah. Dengan demikian, di zona merah virus corona ini, segala aktivitas mubah yang melibatkan massa besar adalah haram li ghairih.

Pandangan ini kian kuat karena pemerintah berdasarkan pertimbangan medis-kedokteran sudah menyatakan agar seluruh warga tidak datang pada kegiatan yang melibatkan massa banyak. Dan dalam Islam, menaati ulil amri itu adalah wajib berdasarkan firman Allah Swt: “Hai orang-otrang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu” (QS. An-Nisa`: 59)

Mengacu pada ayat di atas, dalam kasus darurat Corona ini, maka orang yang tak mengikuti himbauan pemerintah adalah berdoa/maksiat. Yang maksiat adalah pembangkangannya pada aturan pemerintah bukan shalat jum’atnya. Sebab, antara shalat Jum’at dan pembangkangan itu bukan merupakan dua hal yang saling mempersyaratkan dengan perkataan lain, setiap orang boleh memiliki keyakinan sendiri dan tak percaya pada arahan para ahli kesehatan, tetapi sebagai warga negara terikat dengan apa yang diputuskan ulil amri.

Syaikh Nawawi berkata: “Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, -maka tidak wajib dipatuhi-.” (Syaikh Nawawi Banten, Nihayah az-Zain, Bairut-Dar al-Fikr, tt, h. 112).

Bagi umat Islam yang berada di zona kuning virus corona, maka penularan virus corona masih dalam batas potensial-antisipatif. Karena itu, virus corona tidak menjadi larangan melainkan hanya menjadi uzur shalat berjamaah dan shalat Jum’at. Artinya, virus corona menjadi alasan bagi masyarakat muslim di zona kuning itu untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at dan shalat berjemaah dan tidak sampai menjadi larangan bolehnya mereka melakukan dua aktivitas tersebut. Sebab, menurut para fuqaha, salah satu yang bisa dijadikan alasan (udzr) untuk tidak melaksanaan shalat jumat dan jamaah di masjid adalah adanya kekhawatiran (khauf) yang meliputi tiga hal yaitu kekhawatiran akan keselamatan jiwa, tercederainya kehormatan, dan kekhawatiran akan hilangnya harta benda.
“Pasal tentang udzur-udzur yang menyebabkan kebolehan untuk tidak melakasankan shalah jumat dan shalat jamaah.Udzur-udzur yang menyebabkan kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat jumat dan shalat jamaah sehingga kemakruhan hilang sekiranya disunnahkan dan tidak ada dosa sekiranya diwajibkan, adalah hujan, salju, cuaca yang sangat dingin baik siang maupun malam, apabila hujan atau salju mengenai pakainnya dan sakit yang menyebabkan pengindapnya mendapatkan masyaqqah untuk menghadiri shalat jumat maupun shalat jamaah, dan hal ini sebagaimana masyaqqah yang menimpanya ketika hujan, meskipun tidak sampai pada batas yang menggugurkan kewajiban berdiri dalam shalat fardlu karena dianalogikan dengan udzur hujan. Lain halnya dengan sakit ringan seperti sakit kepala ringan atau panas yang biasa, yang bukan termasuk udzur. Dan di antara udzur lainnya adalah adalah adanya kekhawatiran atas keselamatan sesuatu yang ma’shum seperti jiwa, kehormatan atau harta benda.” (Ibnu Hajar al-Haitsami, al-Manhaj al-Qawim, h. 303-304)

Namun, memperhatikan demikian berbahayanya virus corona ini, maka umat Islam yang berada di zona kuning pun tetap dianjurkan mengambil dispensasi (rukhshoh) dalam syari’at Islam, yaitu memilih melaksanakan shalat zuhur di rumah masing-masing daripada shalat Jum’at di Masjid. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah senang manakala rukhsah-rukhsah-Nya (keringanan) diambil sebagaimana Dia pun.

banner 468x60
admin

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts