banner 468x60

Laporan Tahun 2019 Ombudsman Jakarta Raya Dominasi Tentang Penegakan Hukum

 Berita Terkini
Tengah: Ketua Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho

JAKARTA – Sebanyak 635 laporan dari masyarakat yang diterima Ombudsman Jakarta Raya terkait maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tahun 2019.

Dari angka laporan ditahun sebelumnya (2018), tahun 2019 meningkat 100 persen. Laporan yang disampaikan langsung masyarakat ke kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terbanyak sebesar 343 laporan, sisanya melalui surat 124 laporan, emal 51 laporan dan telepon 17 laporan.

“Dari data ORI Jakarta Raya pada tahun 2018 sebanyak 336 laporan, terjadi kenaikan signifikan jumlah laporan di tahun 2019,” jelas Teguh P Nugroho saat pers rilisnya dalam pemaparan laporan tahunan 2019 di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2020).

Di kelompokkan berdasarkan substansi 635 laporan tersebut yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah penegakan hukum sebesar 38,7 persen, kesejahteraan masyarakat 35,8 persen dan ekonomi 25,5 persen.

“Sejauh ini untuk laporan tahun ini didominasi laporan untuk penegakan hukum, khususnya dari rekan-rekan kepolisian yang paling banyak dilaporkan, tahun ini dari sisi penegakan hukum,” katanya.

Kata Teguh, bidang ekonomi yang paling banyak dilaporkan terkait persoalan agraria. “Untuk kesejahteraan masyarakat yang paling banyak dilaporkan dua bidang yakni pendidikan dan kesehatan,” kata Teguh.

Menurutnya, konflik pertanahan sekarang mendominasi laporan ke Ombudsman misalnya saja laporan terkait PTSL, pendaftaran lainnya juga sengketa pertanahan dan eksekusi peradilan.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jakarta Raya bertugas menyelesaikan laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahannya.

ORI juga berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan badan hukum milik negara serta badan swasta atau perseorangan.

Wilayah yang meliputi dari tugas ORI Jakarta Raya antara lain pemerintah daerah DKI Jakarta, Kota/ Kabupaten Bogor, Kota/ Kabupaten Bekasi serta Kota Tanggerang khusus untuk institusi kepolisian. (*/ANT/Humas Ombudsman)

banner 468x60
admin

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts