banner 468x60

Dianggap Warga Langgar Aturan Pembangunan Gardu Induk PLN Di Jatisampurna

 Berita Terkini, Hukum, Nasional
Dari kiri: Ketua RW06 Samad, Camat Wahyudin, Nedy kuasa warga, dan Lurah Jatisampurna Nuryani

ZONA BEKASI (Jatisampurna) – Camat Jatisampurna Wahyudin bersama Lurah Jatisampurna Nuryani, mendatangi lokasi Gardu Induk (GI) Jatiranggon Baru milik PLN diwilayahnya, Senin (4/10/2019). Kunjungan tersebut dikarenakan adanya protes warga terkait tidak adanya proses musyawarah dengan lingkungan sekitar atas pembangunan hingga saat ini.

Protes warga RW 06 Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi, terkait diwilayahnya ada pembangunan Gardu PLN Jatiranggon. Warga setempat merasa tak di hargai oleh pihak PLN terkait pembangunan Gardu Induk (GI) itu tak melalui proses musyawarah sosialisasi terkait rencana pembangunannya dengan warga lingkungan.

Pada tinjauan Camat dan Lurah Jatisampurna dilokasi gardu induk milik PLN itu juga bersama ketua RW 06 pak Samad dan Nedy selaku kuasa warga RW setempat. Menurut informasi warga RW 06 sendiri, ada tiga tahap proses pembangunan mulai dari perataan lahan, pemagaran lahan hingga proses pembangunannya selesai. Dan di duga tak memiliki izin AMDAL hanya berdasarkan SK Walikota Bekasi.

Warga RW 06 beberapa waktu lalu melakukan protes di lokasi gardu milik PLN yang baru tersebut. Pihak warga meminta untuk jangan dulu mengaktifkan gardunya sebelum tuntutan warga di kabulkan.

“Sudah pernah kita ajukan beberapa tuntutan warga, paling utama adalah musyawarah sosialisasi karna secara undang-undang no.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Publik dengan lingkungan sekitar terkait Konsultasi publiknya tak dilaksanakan oleh pihak PLN sendiri,” ungkap Nedy Bohar selaku kuasa warga RW 06 Kelurahan Jatisampurna, Senin (4/11/2019).

Itu tuntutan warga terkait pembangunannya yang tak melibatkan warga setempat untuk dilakukan sosialisasi maupun musyawarah. Akan tetapi ada tuntutan warga untuk jangka panjangnya, sebab sudah pasti dengan adanya Gardu Induk listrik milik Negera tersebut harga tanah milik warga turun drastis.

“Dari turunnya SK Walikota Tahun 2012 terkait rencana pembangunan GI PLN beberapa tahun lalu saja terdapat keganjalan, dilihat dari isi SK itu titik koordinat rencana pembangunan ada di RT 01. Padahal lokasi bangunan GI itu saat ini berada di wilayah teritorial RT 02,” jelas Nedy menerangkan kepada zonapantau.com

“Sebenarnya, persoalan pihak PLN dalam pembangunan Gardu induk itu tanpa melalui musyawarah warga lingkungan sudah lama sejak turunnya SK walikota di tahun 2012 silam, dan puncak protes warga baru ini dalam tempo setahun yang cukup panjang,” cetusnya.

Seharusnya, masih kata Nedy, dalam aturan agar mendapatkan izin lokasi yang terlebih dahulu melaksanakan Konsultasi Publik sesuai UU no.2 Tahun 2019. Akan tetapi kenapa belum melakukan konsultasi publik pihak PLN tetap melakukan pembangunan hingga selesai.

“Sebenarnya kami selaku warga RW 06 tak ingin menghambat proses pembangunan milik negara, tapi ga harus juga pihak PLN melanggaran peraturan yang berlaku. Intinya kami tetap menolak sampai beroperasi gardu induk tersebut sebelum pihak PLN melakukan konsultasi publik musyawarah dengan warga setempat,” pungkasnya.

Ketua RW 06, Samad, mengatakan bahwa pembangunan Gardu Induk Jatiranggon Baru milik PLN itu dibangun selama kurang lebih setahun. “Persoalannya adalah mulai dari masih rencana hingga pembangunannya selesai sama sekali belum ada musyawarah sosialisasi kelingkungan,” terangnya. (Yudhi)

banner 468x60

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts