banner 468x60

Faisal Sesali Tudingan Politisi PDI Perjungan Terkait Masalah Kesehatan

 Advetorial, Berita Terkini, Kesehatan
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Faisal

ZONA BEKASI – Tudingan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan yakni Nicodemus Godjang terkait penyimpangan berobat dengan menggunakan KS tidak diberikan nota kwitansi, dan tidak adanya audit. Sangat disesali oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Faisal menyesali tudingan Politisi PDI Perjuangan tersebut, karena dinilai Nico mengkritisi lembaga kesehatan yang memang diluar bidang dan komisinya.

Dikatakannya, kwitansi memang rangkapnya itu sudah dipersiapkan untuk bagian bagian yang memang harus mendapatkan copyan, seperti Rumah Sakit (RS) yang harus mendapatkan file. “Biasanya yang dipegang masyarakat itu diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menjadi bahan reimbursement (Pengbalian, red),” ucapnya.

Dirinyapun menerangkan, tidak menutup kemungkinan untuk mengetahui. “Bisa saja masyarakat saat menandatangani dokumen untuk kepulangan dirinya bisa memfoto kwitansi tersebut, sehingga tidak benar jika masyarakat tidak mengetahuinya, karena masyarakat saat menandatangani tahu berapa jumlahnya,” jelasnya.

Menurutnya, dari penandatanganan berkas tersebut, banyak pasien yang mengabadikan kwitansi dengan memfotonya. Karena kwitansi tersebut oleh RS untuk reimbursement, tanpa itu RS tidak dapat pengembalian. Jadi, kata Faisal, semua itu tidak ada yang dapat dirahasiakan lagi.

“Jangan dianggap pasien yang tidak menerima kwitansi, tidak mengetahui biayanya berapa, inget pasien mendatangani berkas. Disaat itulah pasien bisa membaca detailnya, bahkan pasien diperbolehkan untuk memfotonya,” tegasnya.

Sedangkan untuk dugaan penggelembungan dana kesehatan melalui APBD sehingga perlu dilakukan audit. Faisal pun menambahkan, jika adanya dugaan RS atau Pemkot Bekasi untuk melakukan penggelembungan, jelas semua itu terbantahkan. “Faktanya sistem kerjasama RS dengan Pemkot Bekasi itu per paket, sehingga apabila pasien mengalami penyakit Batuk dan Pilek yang seharga Rp.300 ribu, maka Pemkot Bekasi pun akan membayarkan sebesar Rp. 300 ribu,” bebernya.

Nah, jika sudah transparan seperti itu darimana lagi celah penggelembungannya, jika pembayarannya saja itu dikwalifikasikan per paket, dengan sistem pembayaran per paket ini Pemkot Bekasi ini mengantisipasi dan mengkunci i’tikad yang tidak baik, RS sendiri pun tidak bisa bermain dengan data tersebut,” tukasnya.

Kendati demikian, Faisal menegaskan, legislatif dan eksekutif tetap harus terus bersinergi, melahirkan kebijakan bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya seluruh rakyat.

“Sinergi dengan pemerintah, juga akan harus terus dilakukan agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat bisa bermanfaat untuk rakyat. Jadi kritik, dinamika di DPRD itu tentu saja akan tetap terbangun karena memang itu diperlukan dalam proses demokrasi. Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif harus dilakukan, sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya (GUN)

banner 468x60

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts