banner 468x60

Ratusan Calon Siswa SMPN-SMAN Kota Bekasi Masih Banyak Belum Keterima

 Berita Terkini, Pendidikan

BEKASI (Pendidikan) – Ratusan calon siswa tingkat negeri SMP maupun SMA di Kota Bekasi, resah karena hingga kini belum dapat sekolah negeri pasca pengumuman seminggu lalu. Pasca pengumuman yang diterima SMP/SMA/SMK Negeri yang dilakukan manual hingga kini pengumuman adanya bangku kosong belum dilakukan.

“Pada saat pendaftaran secara online ada beberapa kuota jalur yang tidak terisi penuh seperti jalur inklusi/desabilitas, jalur perpindahan orangtua dan afirmasi. Tapi adanya bangku kosong tidak diumumkan secara transparan,” jelas Pemerhati Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Menurutnya, pendaftaran yang secara online sementara pengumuman masih manual jika di umumkan online juga berisi bukan seleksi peringkingan, sangat rawan terjadi penyimpangan. Misalnya untuk jalur zonasi kombinasi, zonasi jarak sangat rawan penyimpangan tidak sesuai data yang diinput online.

Manipulasi data terkait zonasi jarak yang diinput panitia PPDB sekolah juga bisa saja dimanipulasi karena dikendalikan operator. Begitu juga terkait jalur afirmasi yang menggunakan SKTM diduga banyak yang aspal.

Karena kisruhnya PPDB dan protes orangtua siswa terkait jalur zonasi diduga menjadi penyebab puluhan Kepala Cabang Dinas perwakilan Disdik Prov Jabar dimutasi pasca pengumuman PPDB. Orangtua siswa belum mau mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta dengan alasan biaya sekolah, sementara tahun 2020 mendatang Pemprov Jabar sudah menggratiskan tingkat SMA.

Didit menegaskan, karena belum meratanya SMAN di Kota Bekasi dan hingga kini Pemprov Jabar belum membangun satupun USB (unit sekolah baru) secara otomatis menyisihkan calon siswa yang jauh dari sekolah untuk zonasi radius. ” Zonasi harus berkeadilan disesuaikan dengan jumlah sekolah dan jarak terjauh siswa. Kalo seperti ini nanti banyak eksedus orangtua pindah dekat sekolah, numpang KK dan buat domisili dadakan,” jelasnya.

Dengan belum dapat kepastian siswa sekolah SMP dan SMA/SMKN terutama yang kurang mampu harus mendapatkan solusi segera. “Jika orangtua mereka mampu pasti sudah daftar di sekolah swasta favorit karena kwalitasnya terjamin dan sudah menganggap pendidikan bagian dari investasi masa depan anak,” pungkasnya.

Terkait banyaknya keluhan warganya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi akan bentuk tim untuk melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap sekolah dilingkungan Kota Bekasi. Warga banyak mengeluhkan kondisi situasi dan sistem PPDB Online SMAN dan SMKN yang dianggap oleh mereka diduga ada permainan, dan ini harus dilakukan penelitian atau pengkajian serius.

Tak hanya itu, dimungkinan disemua sekolah negeri, pada minggu lalu orangtua calon siswa yang mendaftarkan anaknya ke SMPN 15 di kecamatan jatisampurna, mengeluhkan sistem zonasi yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. “Jarak rumah saya kurang dari 1 km ke SMPN 15, akan tetapi anak saya tak diterima, sedangkan teman anak saya yg jarak rumahnya lebih dari 1 km diterima,” ungkap N warga kelurahan jatisampura, kecamatan jatisampurna.

”Keluhan warga yang masuk dalam pengaduan, sistem pelaksanaan PPDB Online SMAN dan SMKN dianggap ada permainan, apalagi masalah zonasi jarak dan Kombinasi,” ujar Rahmat Effendi Walikota Bekasi usai hadiri kegiatan silaturahmi Lintas Agama dan Ormas Se Kota Bekasi Sabtu (06/07/2019) kemarin.

Walikota jelaskan, sangat ironis apabila seorang anak yang nilainya rata rata diatas 9 (Sembilan) tidak masuk Kesekolah tertentu karena sistem zonasi yang sama sama dalam satu wilayah.

Untuk itu jelas Pepen panggilan akrabnya, akan membentuk sebuah tim untuk melakukan pemeriksaan atau riksus terhadap beberapa sekolah SMAN dan SMKN yang diduga adanya permainan atau sistemnya yang harus di evaluasi agar tidak terjadi hal-hal mengakibatkan persoalan bagi warga Kota Bekasi dalam rangka menyekolahkan anaknya. (Yudhi/SUT)

banner 468x60

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts