Ombudsman: Samsat seperti labirin Maladministrasi Belum Bebas Pungli

 Berita Terkini, Hukum, Nasional
banner 468x60

NASIONAL (Hukum) – Publik tentu saja paham bahwa pungutan liar masih menjadi penyakit birokrasi di Indonesia, salah satu yang jadi perhatian dan dikeluhkan yaitu pelayanan publik di Samsat. Terutama pada kajian prakarsa sendiri yang dirilis oleh Ombudsman Jakarta Raya dari hasil pertengahan menuju laporan akhirnya, bahwa ada tiga samsat diantaranya diwilayah Kota Bekasi, Depok dan Kabupaten Bogor (Samsat Cibinong) yang di duga belum bebas Pungutan Liar (Pungli).

Tim Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah mengumpulkan bukti tentang maladministrasi di tiga wilayah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta tersebut. “Kesemuanya belum bebas dari pungli dan tentu saja hal ini melibatkan internal Samsat itu sendiri,” kata Teguh P Nugroho, selaku Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Senin (20/5/2019).

“Birokrasi di Samsat belum mampu mengantisipasi praktik maladministrasi, jangankan mencegah percaloan dan pungli, petugasnya sendiri malah ikut terlibat dalam permainan kotor ini. Menyedihkan!,” cetuh Teguh.

Dalam rangka pencegahan maladministrasi dalam pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang Dirlantas Polda Metro Jaya, Dirlantas Polda Jabar, Samsat Depok 1, Samsat Kota Bekasi dan Samsat Kab. Bogor (Cibinong), yang dilaksanakan pada hari ini Senin (20/5).

Berdasarkan kajian progres langsung ke TKP dan sebagainya, ombudsman akan menindaklanjuti mengundang jajaran Polri tingkatan selanjutnya. “Adapun dalam FGD ini akan membahas mengenai beberapa hal diantaranya mengenai praktik Percaloan dan konektivitas dengan Petugas, pungutan Liar oleh Petugas, Pengawasan dan Pengendalian oleh internal, serta kompetensi dan integritas pelaksana pelayanan publik,” terangnya.

Diketahui, rilisan tersebut yang di keluarkan oleh Ombudsman Jakarta Raya terkait kajian sementara pada penyelidikan adanya dugaan pungli yang terjadi di tiga wilayah tersebut, diantaranya Samsat Kota Bekasi dugaan pungli sebesar Rp.625 ribu oleh petugas loket mutasi keluar daerah tanpa kwitansi pada customer atau pelapor untuk pencabutan berkas.

Di Samsat Kabupaten Bogor pun, juga di dapat dugaan pungli yang melibatkan petugas samsat setempat bagian arsip yang terlibat percaloan dengan membantu mutasi masuk kendaraan disertai permitaan sejumlah uang sebesar Rp.5,350,000.

Selanjutnya, dugaan pungli keterlibatan petugas samsat kota depok dalam percaloan juga terjadi untuk kepengurusan mutasi masuk, disertai dengan permintaan sejumlah uang. Ketiga samsat tersebut juga petugasnya meminta sejumlah uang pada proses gesek nomor rangka dan mesin dengan kisaran 30 – 50 ribu rupiah, kemudian adanya biaya pada setiap formulir layanan di samsat. (Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts