Pada Minggon Kecamatan Cileungsi UPT Pajak Sekaligus Menyerahkan SPPT Buku 1 Dan 2 Ke Semua Desa

 Berita Terkini, Pemerintahan
banner 468x60

BOGOR (zonapantau.com) – Beberapa rangkaian Kegiatan Pemerintahan Kecamatan Cileungsi melaksanakan Minggon, dalam kegiatan tersebut juga meliputi kegiatan Khusus yakni sosialisasi maupun pemaparan terkait pendapatan Pajak Daerah diwilayah tersebut, di RM. Saung Apung Perum Harvest City, Rabu (20/2/2019).

Pada sosialisasi tentang pajak oleh UPT Pajak Daerah (PD) setempat, wilayah kerja unit pelaksana tersebut meliputi kecamatan gunungputri dan cileungsi. Dan Pada rangkaian kegiatan UPT PD Gunungputri adalah pendistribusian SPPT buku 1 dan 2 di awal tahun 2019, sekaligus pemaparan Expose terkait pajak PBB.

Selain itu, selain pendistribusian ke Cileungsi, UPT PD setempat berbarengan mendistribusikan SPPT PBB buku 1 dan 2 nya ke seluruh 10 desa di gunungputri melalui kepala KTU UPT, yang diberikan langsung ke kantor Kecamatan Gunungputri.

Pembicara langsung yakni Camat Cileungsi Renaldi Yushab Fiansyah bersama Sekcam dan Kepala UPT Pajak Daerah Herry Gianantha. Dalam expose tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh kades se cileungsi terkait pendapatan pajak yang sudah terakomodir atau masuk pada NPWPD atau belum.

Pada sambutannya, Camat Cileungsi, Renaldi Yushab Fiansyah, mengatakan pada minggon ini sekaligus secara khusus sosialisasi dari bidang Pajak. “Kegiatan ini sekaligus penyerahan SPPT buku 1 dan 2 kepada 12 desa disini, dan juga semua desa disini memaparkan pelaksanaan kegiatannya masing-masing untuk tahun anggaran 2019,” imbuhnya.

Kepala UPT PD, Herry Gianantha, dalam pemaparannya didepan seluruh kades se cileungsi, mengatakan masih banyak kendala terkait perolehan pajak pada restoran. “Sebab masih banyak pelaku usaha restoran khususnya di cileungsi yang belum memiliki NPWPD atau menjadi wajib pajaknya (WP),” ujar Herry.

Dari semua pelaku usaha yang belum memiliki NPWPD, masih kata Herry, petugas UPT sudah melakukan pendataan hingga menyurati kepada pelaku usaha tersebut. “Sudah kita sampaikan secara resmi bersurat kepada pelaku usaha tersebut, targetnya tahun ini akan kita selesaikan,” katanya.

Menurut Herry, usaha restoran yang wajib memiliki NPWPD adalah pendapatannya yang sudah diatas Rp 10 juta. “Kan nanti Petugas Lapangan Desa (PLD) akan menghitung penghasilan usaha tersebut, apakah pendapatannya sudah diatas 10 juta atau belum,” ucapnya.

Selain itu, pokok inti sosialisasi didepan semua kades oleh UPT PD setempat adalah terkait pajak PBB. Kepala UPT sendiri mengatakan pada NJOP tanah tak naik. “Namun, kenaikan terjadi pada targetnya saja dari pemda, mengingat potensi yang ada diwilayah ini masih cukup besar,” terangnya.

Tanggung jawab desa pada pendistribusian PBB ini adalah pada buku 1 dan 2. “Namun untuk buku 3, 4, dan 5 merupakan tanggung jawab UPT sendiri untuk mendistribusikan langsung pada penerima wajib pajak,” ungkap Herry.

Diakhir acara tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis SPPT buku 1 dan 2 kepada dua kepala desa disaksikan langsung oleh Camat cileungsi. (Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts