banner 468x60

Komisi IV DPRD Dukung Kebijakan Pemkot Bekasi Terkait Evaluasi Kartu Sehat

 Advetorial, Berita Terkini
Ilustrasi Kartu Sehat. (Ist)

ZONA BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali mengevaluasi program Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) bagi masyarakat.

Hasil evaluasi tersebut memutuskan bahwa para pemegang kartu BPJS Kesehatan tak lagi dapat menggunakan fasilitas KS-NIK baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB Ahmad Ustuchri meminta, Pemerintah Kota Bekasi melakukan tahapan sosialisasi terlebih dahulu sebelum memberlakukan peraturan baru tersebut.

“Perlu ada proses transisi lewat sosialiasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang punya BPJS Kesehatan enggak bayar iuran karena pikir sudah ada KS-NIK itu,” katanya saat dihubungi Wartawan, Jumat (8/2/2019).

Perubahan kebijakan penggunaan KS-NIK itu, kata Ahmad Ustuchri, juga belum dikonsultasikan dengan Komisi IV DPRD. Dia meminta, pemerintah untuk memerhatikan dampak yang akan dirasakan masyarakat dari perubahan peraturan yang tiba-tiba itu.

“Bagaimana dia mau pakai BPJS kalau sudah menunggak? KS-NIK dibuat kan sebagai solusi atas banyaknya keluhan di BPJS. Kalau KS-NIK tidak lebih baik, itu namanya pemborosan kebijakan,” ucapnya.

Namun, dia juga tak memungkiri pelaksanaan KS-NIK butuh evaluasi. Pasalnya, KS-NIK minimbulkan banyak penyalahgunaan oleh masyarakat karena penggunaannya mudah.

“Memang harus ada ketentuan yang diubah, kartu semacam ada free rider, jadi orang suka-suka gunakan KS tanpa ada prosedur dan pemeriksaan awal bisa langsung ke rumah sakit,” ucapnya.

“Perubahan-perubahan ketentuan yang dilakukan Pemkot ini memang perlu dilakukan,” katanya lagi. (ADV)

banner 468x60

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts