Penagihan Piutang PBB Di Pondokmelati Sudah Mencapai 12 Persen

 Berita Terkini, Pemerintahan
banner 468x60

Camat Pondokmelati, Ika Indah Yarti

BEKASI (zonapantau.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sedang gencarnya telah menarik Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dari masyarakat maupun perusahaan yang menunggak kewajiban pajak pada buku 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendistribusikannya ke seluruh Kelurahan dan Kecamatan se kota bekasi. Upaya tersebut dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan realisasi dan potensi perolehan pajak dari sektor PBB. Sama seperti halnya Kecamatan Pondokmelati, melalui gebrakannya melakukan jemput bola dalam penagihan piutang PBB yang menunggak. Camat Pondokmelati, Ika Indah Yarti, dalam kesempatannya mengatakan upaya yang pihaknya lakukan dalam menagih piutang PBB yang terhutang sudah mencapai sekitar 12 persen. “Penagihannya terhitung per tanggal 1 Oktober lalu hingga tanggal 12 November kemarin,” ujarnya. Dirinya menjelaskan, untuk buku 4 dan 5 dari 829 Nomor Objek Tanah (NOP) dengan ketetapan Rp 11,2 miliyar. “Pencapaian sampai hari ini buku 4 dan 5 sekitar hampir 1 miliyar, dengan NOP yang sudah kita distribusikan sudah semuanya namun berita acara yang kita kembalikan sekitar 700’an,” terang Camat Ika kepada zonapantau.com “Dan permasalahan buku 4 dan yang sudah kita sampaikan ke bapenda ada sekitar 136 NOP, jadi jika di gabung sama pencapaian sampai saat ini sudah hampir 3 miliyaran,” ungkapnya. Menurut Camat Pondokmelati, untuk buku 1, 2 dan 3 itu ada sekitar 13.060 NOP dan permasalahan sekitar 1.000 NOP yang juga sebagiannya sudah kita sampaikan. “Kendala utamanyanya mencari alamat Wajib Pajak (WP) yang domisilinya berbeda dengan objek tanah yang ada,” imbuhnya. Permasalahan tersebut, masih kata Ika, adalah mencari domisili tersebut diluar pondokmelati bahkan ada juga yang di luar kota bekasi. “Rumitnya adalah orang wilayah ketua RT/RW dan warga setempat tetangga objek tanah tersebut yang sama sekali tak mengetahui pemilik objek tanah tersebut,” katanya. “Jika alamat pemilik objek tanah sudah kita ketahui, langsung laporan tunggakan piutang PBB langsung kita kirim secara langsung ke alamat bersangkutan. Jika alamatnya jauh kita kirim melalui jasa pengiriman barang atau berkas, tapi banyak juga yang belum membalas kiriman kita, namun itu sudah kita sampaikan ke bapenda,” bebernya. Kendala dilapangan banyak yang dihadapi pihak wilayah seperti di Pondokmelati, Ika menambahkan, semua itu bisa ditangani. “Kendala yang paling sulit adalah tidak diketahuinya alamat subjek atau pemiliknya untuk menyampaikan piutan PBB terhutangnya kepada Wajib Pajak,” cetusnya. Diketahui, pemkot bekasi mendata sebanyak 406.000 wajib pajak (WP) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menunggak. Total tunggakan WP tersebut mencapai Rp 439 miliar, yang telah jatuh tempo 10 September 2018 lalu. Ada sekitar 406.000 WP yang menunggak dengan total Rp 439 miliar. (Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts