Tiga Bulan ke Depan Denda Pajak PBB-P2 Dihapuskan

 Berita Terkini, Pemerintahan
banner 468x60

ZONA BEKASI – Demi optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bekasi menerbitkan kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pada 2018 ke bawah.

Kebijakan tersebut di tuangkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang di keluarkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi pada tanggal 28 September 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengatakan, Dalam rangka mewujudkan program 100 hari kerja dan peningkatan Penerimaan Asli Daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi memberikan stimulus kepada wajib pajak PBB dengan melaksanakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

“Program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan perkotaan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang berdampak positif pada percepatan dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi,” kata Aan Suhanda, Senin (1/10/2018).

Dikatakan, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dalam rangka tertib administrasi pembayaran pajak melalui penghapusan sanksi PBB-ll P2.

Penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 terutang dilakukan pada saat periode program Penghapusan Sanksi administrasi, yang dilaksanakan dan diberlakukan ke dalam sistem secara otomatis selama 92 hari kalender sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

“Penghapusan sanksi administrasi PBB P2 diberikan terhadap seluruh tunggakan PBB P2 yang ada hingga tahun 2018,” ujar Aan

Aan menjelaskan, untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui seluruh tempat pembayaran ( Teller Bank dan/atau ATM ) melalui Bank BJB, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Kantor Pos dan Layanan Indomaret

“Mari kita manfaatkan kesempatan baik ini, untuk melakukan pembayaran PBB-P2. Upaya ini sebagai wujud komitmen dan pelavanan kami kepada masyarakat Kota Bekas menuiu bekasi yang cerdas. kreatif, maju; sejahtera dan ihsan,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Bapenda, Karya Sukmajaya menjelaskan, dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bekasi, wajib pajak hanya membayar pokok piutang pajak PBB-P2 saja, sedangkan untuk denda administrasinya dihapuskan.

“Wajib pajak hanya tinggal bayar piutang pokok pajak PBB saja. Dendanya administrasi dihapuskan,” ujar Karya.

Karya juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan yang di keluarkan Pemerintah Kota Bekasi terkait program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

“Ayo masyarakat Kota Bekasi segera membayar PBB di bulan Oktober sampai dengan 31 Desember 2018. Manfaatkan momentum pemberian stimulus pembayaran PBB berupa penghapusan sanksi administrasi piutang PBB,” kata Karya.(GUN)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts