DLH Bogor Akhirnya Menindak 4 Pabrik Terkait Pencemaran Sungai Cileungsi

 Berita Terkini, Nasional
banner 468x60

Bogor (zonapantau.com) – Lamanya pencemaran limbah ke sungai cileungsi yang berdampak hingga ke kali bekasi yang terjadi selama ini, akhirnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor sudah memulai menindak tegas dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) maupun melakukan menyegel di 4 perusahaan industri, pada Senin (1/10/2018).

Penindakan DLH Kabupaten Bogor yang di pimpin oleh Budi Mulyawan selaku Kabid Penataan Hukum dan Pemulihan Lingkungan tersebut juga di saksikan oleh Puarman selaku ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) bersama Panji Saputra selaku komunitas Penggiat Pencinta Alam Bebas Gunungputri.

Keempat pabrik industri tersebut berada dibantaran sungai cileungsi masuk wilayah Kelurahan Cicadas (Kecamatan Gunungputri) dan Desa Kembang Kuning (Kecamatan Klapanunggal).

Sehubungan dengan langkah tegas yang diambil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor (Jawa Barat) terkait penindakan terhadap buangan limbah industri di bantaran Sungai Cileungsi pada Senin tadi, pihak KP2C juga menyampaikan Pernyataan Sikap dengan mendukung sepenuhnya dan mengapresiasi langkah tegas DLH setempat atas penyegelan 4 lokasi buang limbah industri.

*_Ini Dia 4 Pabrik Yang di Segel_*

“Pabrik industri itu bernama PT AIP dan PT HTI yang berlokasi di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri. Dan PT MGP maupun PT FOTS yang berlokasi di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Klapanunggal,” beber Puarman selaku Ketua KP2C kepada zonapantau.com

Menurutnya, KP2C juga mengapresiasi cara-cara penindakan dan penyegelan yang dilakukan tim DLH Kabupaten Bogor saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dipimpin Budi Mulyawan selaku Kepala Bidang Penataan Hukum dan Pemulihan Lingkungan DLH Kabupaten Bogor.

“Saat melakukan sidak, DLH Bogor juga menindak penyegelan yang dihadiri antara lain oleh pihak KP2C dan dari Komunitas Penggiat Alam Bebas Gunung Putri. Dari keempat perusahaan tersebut masing-masing terindikasi tidak memiliki izin IPAL, masa berlaku izin IPAL habis, IPAL dalam perbaikan. Maka KP2C meminta mendesak keempat perusahaan itu agar secepatnya mengurus kelengkapan surat perizinan IPAL hingga batas waktu tertentu, dan selanjutnya diambil tindakan hukum oleh instansi terkait manakala persoalan IPAL mereka belum juga diselesaikan,” cetusnya.

KP2C juga berharap penyegelan berlangsung hingga keempat perusahaan benar-benar kembali patuh terhadap cara-cara pengelolaan limbah industri melalui Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selama perusahaan belum mampu melakukan pengolahan limbah sesuai prosedur, KP2C meminta agar limbah keempat perusahaan ditangani oleh pihak lain yang memiliki IPAL sesuai ketentuan,” terang Puarman.

Puarman, juga menambahkan dengan terbitnya SK Bupati Bogor No. 660.31/671-LH tertanggal 28 September 2018 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Pencemaran Terhadap Sungai Cileungsi Tahun 2018. “SK tersebut diharapkan mampu memecahkan dan mengurai persoalan dugaan pencemaran Sungai Cileungsi yang semakin meningkat dalam dua bulan belakangan, dan kita langsung menindak empat perusahaan yang kedapatan pengolahan limbahnya bermasalah,” katanya.

“Guna memberikan efek jera dan diketahui masyarakat luas atas tindakan tegas yang dilakukan DLH Bogor, KP2C meminta ke DLH Bogor untuk mengundang insan pers untuk ikut serta mengangkat persoalan pencemaran Sungai Cileungsi melalui pemberitaan. Termasuk dimungkinkannya Pernyataan Sikap KP2C ini sebagai bagian dari informasi untuk pers,” tuturnya. (Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts