Setelah Periksa 12 Camat Kota Bekasi, Ombudsman Segera Keluarkan LAHP Terkait Aksi Mogok Pelayanan

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

Teguh P Nugroho, Ketua Perwakilan Jakarta Raya pada Ombudsman

ZONA NASIONAL (zonapantau.com) – Ombudsman pada kemarin Kamis (2/8/2018) sudah memanggil dan memeriksa selama 6 jam, 12 Camat se Kota Bekasi untuk mendengar keterangan dari para pimpinan wilayah tersebut terkait palayanan yang tutup di Kelurahan maupun Kecamatan pada Jum’at (27/7) lalu.

Menurut Teguh P Nugroho, selaku Ketua Perwakilan Jakarta Raya pada Ombudsman, materi pemeriksaan dititik beratkan pada konfrontir data yang mereka miliki dengan pengakuan dari para camat.

“Para camat meyakini bahwa mereka tetap memberi pelayanan publik pada hari jumat 27 juli 2018, walaupun bertentangan dengan bukti-bukti yang kami miliki. Kedua bahwa yang terjadi hanya gangguan pelayanan akibat sistem jaringan yang bermasalah,” terangnya melalui seluler, Jum’at (3/8/2018).

Kata Teguh, dari kedua pengakuan tersebut, hal itu bertentangan dengan jejak digital system yang tidak mengalami masalah dan bertentangan dengan surat pernyataan mereka sendiri sebagai institusi kecamatan yang disampaikan ke inspektorat bahwa benar pada tanggal 27 juli 2018 mereka melakukan pemogokan akibat tidak sepakat dengan kebijakan PJ walkot.

Usai memeriksa 12 Camat di Kota Bekasi, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya selanjutnya akan kembali memanggil pihak-pihak terkait lainnya, sebelum Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) diserahkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.

Menurut Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, kemungkinan Jumat (10/8/2018) pekan depan pihaknya sudah mengeluarkan LAHP terkait aksi mogok pelayanan di sejumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi.

“Produk pemeriksaan kita ini namanya LAHP yang dikeluarkan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dari situ baru ada tindakan korektif. Contoh ASN yang melakulan aksi mogok harus diberikan sanksi, nah sanksi itu yang berikan adalah Pj Wali Kota. Sanksi itu harus diberikan dan kita akan pantau,” jelasnya kepada zonapantau.com

“Kalau semisal ada unsur pidananya, maka LAHP itu kita berikan kepada Kepolisian dan mereka yang akan menindak,” sambung Teguh.

Teguh memaparkan bahwa Ombudsman tidak memiliki hak untuk melakukan penindakan. Akan tetapi pihaknya dapat memberikan saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait yang bisa menindak.

“Kalau LAHP kami tidak ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait itu, maka kita akan naikkan menjadi rekomendasi. Nah kalo bentuknya sudah rekomendasi, maka wajib bagi pihak-pihak terkait (penindak) itu untuk menjalankannya,” tandas Teguh.

Sementara itu dari pemeriksaan terhadap 12 Camat Kota Bekasi terkait dugaan pemogokan layanan yang terjadi Jumat (27/7/2018) lalu. Hasilnya, semua camat serempak mengatakan layanan tetap buka seperti biasa.

“Kita sudah minta mereka jujur, dan hasilnya mereka mengaku layanan tetap berjalan seperti biasa,” tutupnya. (*)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts