Ombudsman: Kurangnya Sosialisasi PPDB Online Berdampak Kepada Ketidaktahuan Masyarakat

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

ZONA BEKASI (zonapantau.com) – Kurangnya pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan ke masyarakat secara menyeluruh tentang mekanisme Pendaftaraan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, menjadi salah satu problematika yang mendasar tiap tahunnya.

Persoalan tersebut juga membuat lembaga Ombudsman angkat bicara, Rully selaku Kepala Divisi Pendidikan di lembaga Ombudsman, menjelaskan terkait mekanisme PPDB online di adakan agar juga dapat di pahami oleh masyarakat. “Artinya, di dinas pendidikan itu sendiri harus secara masif melakukan sosialisasi, jika PPDB Online di suatu daerah tak ada kemajuan jangan di paksakan,” terangnya, via seluler, Senin (9/7/2018).

“Ini memang agak mirip persoalan banyak masyarakat yang belum memahami dengan sistem PPDB Jabar untuk masuk SMA maupun SMK. Karna sistem online seperti ini dinas terkait juga harus pikirkan secara matang, sebab langkah awal yang harus dipikirkan adalah mengenai sosialisasinya,” ujar Rully kepada zonapantau.com

Lanjut, Rully, dirinya juga sempat melihat sekilas pemberitaan terkait kadisdik kota bekasi menyebutkan (gaptek.red) kepada masyarakat. “Sebenarnya kepada dinas tersebut melihat terlebih dahulu persiapan langkah awalnya apakah nantinya ada dampak dan dapat mengevaluasi aplikasi PPDB online untuk SD maupun SMP,” paparnya.

“Intinya, langkah awalnya sosialisasikan sistem online ini secara masif, tapi juga disdik juga harus mikir jika masyarakat sudah di sosialisasikan belum mengerti dan sebagainya ya jangan di paksakan untuk membuat aplikasi online tersebut,” tandasnya.

Rully menambahkan, untuk langkah selanjutnya ketika disdik membuat aplikasi PPDB online ini harus memerhatikan ada celah kecurangan atau tidak. “Maksudnya, jangan sampai pembuat aplikasi PPDB Online ini memberikan celah kepada operator sekolah untuk membuat curang, dan seharusnya PPDB online ini sudah menjadi tanggung jawab penuh dinas pendidikan setempat,” pungkasnya.

“Jangan sampai seperti di Disdik jabar terasa masih ada celah di operator sekolah tingkat SMA sederajat untuk bisa memanipulasi data. Sehingga yang tadinya data Warga Penduduk Setempat (WPS) yang tiba-tiba data itu pindah menjadi Warga Ekonomi Tidak Mampu (WETM), itu sangat mirip di tingkat SD maupun SMP,” bebernya.

Sebenarnya, masih kata Rully, peran admin yang mengatur data dan lainnya di aplikasi online PPDB tersebut sangat ‘besar’ sekali. “Untuk programer sebagai pembuat aplikasi itu sendiri seharusnya bisa merancang jangan sampai operator sekolah dapat memanipulasi data, sehingga semua itu merupakan tanggung jawab selain dari Kepala Bidang dalam dinas pendidikan juga Programer maupun Admin aplikasinya,” tambahnya.

Selain itu, menurut Rully, semua itu menjadi tanggung jawab kadisdik, sebab PPDB ini banyak intervensinya, bukan hanya di pejabat disdik dan pejabat daerahnya saja, bahkan intervensi di anggota dewan pun di mungkinkan juga ada untuk memasukkan konstituennya untuk dapat memasukan sekolah dengan cara memaksa dan melanggar aturan.

Terkait pernyataan kadisdik kota bekasi yang mengatakan (masyarakat gaptek.red), Rully secara kelembagaan akan meminta klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan terlebih dahulu. “Sebab, lembaga kita sifatnya Impratial tidak ada keterpihakan, oleh karena itu kita akan memanggil bersangkutan dan menanyakan apakah benar dia mengatakan itu dasarnya apa, dan sebelum menyatakan itu apakah kewajibannya sudah terpenuhi semuanya,” ujarnya. (Yudhi)

Sumber: Kepala Divisi Pendidikan pada Ombudsman, Rully.

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts