Naupal Al Rasyid Menilai Tim Paslon No.2 Tak Memahami Mana Rezim Pilkada dan Rezim Pemilu

 Berita Terkini, Nasional
banner 468x60
Dok. Foto Kuasa Hukum Paslon Walikota Bekasi Nomor Urut 1, Naupal Al Rasyid Saat Diwawancarai Awak Media

Dok. Foto Kuasa Hukum Paslon Walikota Bekasi Nomor Urut 1, Naupal Al Rasyid Saat Diwawancarai Awak Media

ZONA BEKASI – MENGENAI adanya keberatan tentang DPT pada saat tahapan pleno rekapitulasi KPU Kota Bekasi di Horison Hotel, Jumat, 05 Juli 2018, kemarin, ditanggapi serius oleh Kuasa hukum Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Naupal Al Rasyid. Dirinya menilai hal tersebut adalah sesuatu penafsiran yang keliru dan sesat.

“Penyelesaian DPT sesuai dengan waktu penetapannya dan menjadi kewenangan PTUN. Tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) serta adanya asumsi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masiv,” ungkapnya kepada awak media, Jumat, (06/07/2018).

Ia juga menambahkan bahwa yang di sampaikan oleh Tim Paslon nomor urut 2 tersebut menjadi bentuk ketidak pahaman mana yang menjadi Rezim Pilkada dan Rezim Pemilu dalam ketentuan disetiap tahapannya.

Ketentuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil pleno rekapitulasi KPUD Kota Bekasi, menurut, Naupal selain syarat formal mengajukan pernohonan dalam sengketa Pilkada ada syarat-syarat khusus, yakni pengajuan gugatan paling lama 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat.

Tidak hanya itu saja, kata dia juga ada syarat khusus yang mengatur selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan lainnya paling banyak 0,5 persen sampai 2 persen, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota jo. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2 tahun 2017.

“Jadi, pada kesimpulannya, seandai kata ada permohonan ke MK oleh Paslon No 2 terhadap hasil pleno rrkap KPU Kota Bekasi tidak dapat diterima karena syarat antara selisih perolehan suara yang lebih dari 2 persen,” paparnya.

“Hukum acara di MK telah diatur adanya tahapan dismisal, sehingga merujuk syarat tersebut permohonan paslon No 2 di MK akan ditolak atau tidak diterima pada tahapan dismisal,” pungkasnya. (Dhigan)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts