Soal Ijazah Paslon, Panwas Kota Bekasi Sudah Verifikasi Faktual

 Berita Terkini, Nasional, Serba-Serbi
banner 468x60

ZONA BEKASI – PANWASLU Kota Bekasi angkat bicara prihal verifikasi ijazah Pasangan Calon Walikota Bekasi dengan nomor urut satu, Rahmat Effendi yang selama ini digembar-gemborkan oleh beberapa Media Sosial atas keabsahan verifikasi ijasahnya tersebut.

Tomy Suswanto S.E selaku Kordiv PHL Panwaslu Kota Bekasi mengatakan, pada saat bakal calon mau ditetapkan menjadi calon, sudah sesuai dengan surat himbauan Panwaslu Kota Bekasi Nomor : 45/JB-21/I/2018, Prihal : Himbauan kepada KPU agar memperhatikan tanggapan masyarakat. Sesuai dengan UU 10 tahun 2016, Pasal 50 ayat 1 bahwa KPU meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, serta menerima masukan terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon.

Menunjuk hal itu, kata dia, dirinnya meminta kepada KPU agar melakukan verifikasi faktual ke sekolah terkait mengingat masukan masyarakat terkait diragukannya keabsahan ijazah SMA salah satu paslon dan KPU bersama Panwaslu telah melakukan verifikasi faktual kesekolah. “Nah, dari situlah tidak ada dugaan pemalsuan ijazah, dan ijazah tersebut dinyatakan absah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, semua itu juga sudah dituangkan dalam berita acara verifikasi faktual KPU yang di tanda tangani pihak sekolah terkait.

1.) Mengacu surat direktur tindak pidana umum bareskrim polri nomor ; B/1238/XI/2015/Dit Tipidum. Sudah melakukan penyelidikan dan tidak ditemukannya pidana pemalsuan ijazah.

2.) Salinan penetapan pengadilan Negri Bekasi Nomor ; 632/Pdt.P/2017PN BKS.

3.) Surat Resort Metro Bekasi Kota Nomor ; B/3128/IX/2017/Reasort Bks Kota.

4.) Fom A pengawasan panwaslu kota Bekasi
Merujuk hal-hal tersebut pleno panwaslu hasil penelusuran terhadap informasi awal dari beberapa NGO di Kota Bekasi, maka panwaslu memplenokan dengan nomor BA ; 04/BAWASLU-PROV.JB-21/I/2018. Memutuskan bahwa hasil penelusuran syarat administrasi tidak ditemukannya dugaan pelanggaran (ABSAH).

Kurang lebih beberapa bulan berikutnya pasca penetapan adanya masyarakat yang memberikan informasi awal lagi dari masyarakat dengan objek yang sama. Selanjutnya kami sudah mengacu, 1.) BA Pleno Penetapan Calon (KPU), 2.) BA Pleno Panwaslu Kota Bekasi, 3.) Surat breskrim polri 17 April 2018. “Jadi, mengacu pada perbawaslu 14 tahun 2017 mengenai penangaan laporan pelanggaran pasal 16 ayat 3, laporan dugaan pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali,” ungkapnya, Sabtu (23/06/18).

“Tidak hanya soal verifikasi Ijazah saja, namun beberapa minggu belakangan ini telah muncul black campaign dengan objek diatas, kami sangat menyayangkan oknum yang menyebarkan black campaign tersebut yang dinilai tidak dewasa dalam berpolitik/kerdil, karena mengingat UU nomor 10 tahun 2016 pasal 69 huruf b dan c ‘Larangan Dalam Kampanye Yang Berbunyi Menghina, Menghasut, dan Memfitnah. Karena sanksi sudah jelas telah dimuat pada Pasal 187 ayat 3 yaitu pidana,” paparnya.

“Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat mari kita jaga pilkada kota bekasi dengan politik yang santun dan beretika. Serta barang siapa yg melakukan black campaign akan kami proses sesuai dengam perundang-undangan, dan berharap kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan oknum-oknum yang ingin merusak jalannya pilkada Kota Bekasi,” pungkasnya. (Dhigan)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts