Isu Ijasah Palsu, Kuasa Hukum Pepen Nilai Tuduhan NF Diluar Logika Hukum

 Berita Terkini, Nasional, Serba-Serbi
banner 468x60
Dok. Foto Kuasa Hukum Paslon Walikota Bekasi Nomor Urut 1, Naupal Al Rasyid Saat Diwawancarai Awak Media

Dok. Foto Kuasa Hukum Paslon Walikota Bekasi Nomor Urut 1, Naupal Al Rasyid Saat Diwawancarai Awak Media

ZONA BEKASI – SABTU, 23 Juni 2018, Kuasa hukum Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Naupal Al Rasyid menanggapi dan mengklarifikasi soal dugaan Ijasah palsu yang dimuat oleh kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 2 beberapa hari lalu disalah satu Televisi Swasta.

Menurutnya, apa yang sudah dilontarkan pihak kuasa hukum dari paslon 2 dinilai tidak dalam logika hukum yang sebenarnya. Karena apapun yang disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya tersebut terhadap kasus yang mereka persoalkan ini adalah suatu yang sudah diputuskan dan ditetapkan.

“Pertama adalah surat dari Bareskrim tentang penghentian, kedua adanya penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) yang menyatakan semua identitasnya sama, dan ketiga ada pula surat dari Bawaslu pun sudah menyatakan bahwa objek yang dilaporkan oleh seseorang yang melaporkan ke Bawaslu bukan merupakan tindakan pidana,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bahwa hukum itu adalah suatu yang logis dan rasional. Tidak ada yang bersifat irasional. Kalaupun Paslon 2 mempersoalkan masalah ini, maka sebenarnya ini bukan dalam konteks hukum yang rasional, malah sudah mengarah ke irasional. “Sebab, bagaimanapun itu ketika kita berbicara hukum, apalagi dalam sistem hukum kita yang berpaham positivisme ini menjadi sesuatu yang diatur dalam norma, bisa dibuktikan jadi sebuah permasalahan yang kongkrit, maka kita harus patuh dan mengikat,” katanya.

Jika terus dipersoalkan oleh pihak kuasa hukum Paslon 2, maka kami juga tidak akan tinggal diam dan berencana akan menempuh jalur hukum setelah selesai Pilkada. Karena dari sini kami telah mendapatkan banyak kerugian dan berkeyakinan sama saja sebuah perbuatan yang tidak disangkakan sebuah pengaduan secara fitnah.

“Ingat, ini semua diatur dalam Pasal 317 KUHP: (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” cetusnya.

Tidak hanya itu saja, dirinya juga berencana melaporkan siapa yang memberi kuasa atau memang ini kuasanya sendiri yang maju. Sebab, bagaimanapun kalau dia sudah membentuk penetapan atau suatu putusan wajib dipatuhi sesuai peraturan hukum yang ada. “Kami jadi menilai pihak sana tidak bisa membedakan mana itu peraturan undang-undang, mana itu peraturan hukum, inilah yang menjadi persoalan. Tetapi masyarakat dipaksa oleh suatu informasi yang kami rasa tidak logis dalam konteks hukum,” pungkasnya.

Ia berharap selanjutnya tidak ada lagi upaya-upaya kembali untuk merusak proses perjalanan Pilkada Kota Bekasi 2018, karena sesuatu yang sudah kongkrit dalam hukum itu seperti menetapan, keputusan, baik dari pihak Kepolisian maupun Pengadilan sudah berkekuatan hukum harus dipatuhinya. (Dhigan)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts