Warga Kota Bekasi Lebih Dominan Menggunakan KS-NIK Dari Pada BPJS

 Berita Terkini, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

ZONA BEKASI (zonapantau.com) – RAMAINYA statemen yang dilontarkan pada saat Seminar tentang Jaminan pelayanan Sosial oleh BPJS dan dari salah satu staf BPJS Kota Bekasi yang diminta sebagai pembicara dimedia sosial menjelaskan beberapa hari lalu sempat menjadi buah cibiran dan sangat tidak simpatik dari komentar seluruh Warga Masyarajat Kota Bekasi. Pasalnya salah satu staf BPJS Kota Bekasi telah mengeluarkan statemen yang menyatakan bahwa biaya KS-NIK.

”Over Budget Pembiyaan KS (Kartu Sehat)”, statemen ini dinilai sangat tendensius dan melukai hak-hak masyarakat, yang menjadi tanda tanya dari pertanyaan tersebut, apakah Kartu Sehat itu akan diteruskan sampai dengan 31 Desember 2018 atau tidak?

Karena menurutnya Kartu Sehat itu sangat jauh berbeda tingkat penerimaannya dari Kartu yg dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat bahkan sangat menguntungkan, efektif, tidak berbelit penerimaannya dan ada ikatan CSR terhadap pengguna KS dari Provider (RS Swasta) ini yg tidak dipunyai oleh Kartu lainnya.

Atas statemen/pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu staf BPJS Kota Bekasi pada saat kegiatan tersebut dan dilansir disalah satu media sosial, pengguna setia Kartu Sehat Berbasis NIK (KS-NIK) dari berbagai wilayah di Kota Bekasi merasa sangat kecewa dan sempat membuat gaduh, kenyamanan yang telah didapat selama ini melalui peran KS di masyarakat. Karena selama ini masyarakat Kota Bekasi sudah sangat nyaman dari segi pelayanan dan administrasinya dengan menggunakan KS-NIK.

a.) Warga masyarakat tidak dipungut sepeserkan iuaran atas kepesertaan KS-NIK.

b.) Tidak ada rujukan dan tidak berbelit-belit saat pemegang KS-NIK berobat.

c.) Jika berobat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) tidak di paket dan di RS Swasta-100% ditanggung.

Penerimaan di RSUD dan di 42 RS Swasta sangat luar biasa, karena dibangun dengan system kerja sama yang saling menguntungkan, dimana dengan system verikasi yang cepat saat proses reimburse terhadap penagihan pasien-pasien yang berobat di RS tersebut.

Pemberlakukan Mengenai tarif sama dengan layanan Kesehatan Pusat yaitu INAVBGs, hanya KS ditetapkan untuk klas III dan tidak bisa di upgrade ke kelas II/I. Pola tarif juga mengunakan pola INACBGs dan Insidential (Dimana penyakit yang tidak di cover melalui system INACBGs maka dikenanakan tarif yang berlaku di RS tersebut). Dan mendapatkan keuntungan karena ada kesepakatan CSR sebagai badan dan atau lembaga yang berada di Kota Bekasi dengan langsung memotong melalui pengutangan jumlah tagihan dari total pembiayaan sesuai dengan Type RS yang ada di Kota Bekasi.

Itulah beberapa adalah hasil wawancara (Sumber) dengan masyarakat dari 10 warga dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi yang memahami bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesehatan yang digabungkan menjadi satu pemikiran serta tujuan yang sama.

Kembali ke paragraf awal, ternyata lontaran statemen yang dilakukan salah satu staf BPJS Kota Bekasi di media sosial tersebut juga mendapatkan cibiran kembali dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh dua (2) Anggota dewan dari Partai Oposisi. Karena kekecewaan masyatakat atas statemen yang tidak berpihak tersebut dan warga akan mendemo secara besar-besaran jika terus berusaha akan menghapus program KS-NIK kedepan.

“KS-NIK tidak mengejar Kwantintas Kepesertaan dan KS-NIK hanya memenuhi hak-hak warga atas pelayanan kesehatan yang Ber-prikemanusiaan, dan Ber-prikeadilan sesuai apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa Negara Wajib Mensejahterakan Rakyatnya. Kata sejahtera adalah Hak dasar dari Kesehatan dan Pendidikan, ini yang harus menjadi modal tanggung jawab terhadap hasil Kemerdekaan yang telah di Merdeka kan oleh para Pendiri Bangsa ini,” ungkap Rivan Ade Gustaman warga Kp. Pulo kecil no 6, RT 005/023 Kayuringin jaya, Sabtu (09/0618).

“Ingat, kami sudah taat membayar pajak kepada Negara dan jangan dibebani lagi oleh hal-hal yang sebenarnya dapat di lakukan oleh Pemerintah Kota, buktinya Pak Walikota Bekasi dapat memberikan Pelayan dan terus ditingkatkan systemnya, bukan harus dibebani lagi oleh kewajiban iuran kesehatan. Jika untuk kesehatannya saja masih memungut iuran, berarti mereka tidak berpihak kepada Rakyat,” cetusnya.

Ia juga mengakui bahwa KS-NIK yang dimilikinya itu sangat membantu warga Kota Bekasi, sebab masyarakat sudah pasti mengetahui seberapa besar biaya berobat dicover oleh KS-NIK. Salah satu contoh, kata dia untuk kasus kecelakaan Ialu lintas saja KS-NIK bisa mengcaver dengan sebegitu mudah, dimana itu tidak dapat dilakukan jika menggunakan BPJS .

Tidak hanya Rivan saja yang angkat bicara, namun beberapa warga pun angkat bicara soal kenyamanan pelayanan dengan menggunakan KS-NIK. Berikut tanggapan beberapa warga:

1.) Warga wilayah Pondok Gede, Asmarani, segi pelayanan administrasi antara KS-NIK dengan BPJS, kata dia lebih mudah menggunakan KS-NIK. Kalau menggunakan BPJS pelayanan administrasinya berbelit-belit, dab engga semua penyakit bisa dicover.

2.) Warga wilayah Bekasi Selatan, Nanang mengakui sejauh ini di Kota Bekasi baru KS-NIK lebih domain dan mudah secara administrasinya.

3.) Warga wilayah Bekasi Utara, Kavling Perwira mengatakan bahwa KS-NIK secara pelayanan lebih mudah karena tidak menggunakan rujukan, dan bisa langsung ke Rumah Sakit besar apabila ada tindakan medis yang dibutuhkan warga. Lalu, untuk pelayanan dokter dan obat-obatannya pun lebih cepat

4.) Warga wilayah Bekasi Barat, Lisna mengakui KS-NIK lebih mudah dalan segi pelayanan dan administrasinya. Belum lama ini warga sekitar lingkungan rumahnya banyak yang curhat terkait keistinewaan pelayanan KS-NIK, contohnya kemarin warga lingkungkannya bernama H. Bajuri dirawat di Rumah Sakit selama 8 hari, dan pada saat waktunya pulang, pasiennya tidak mau pulang karena sudah nyaman dengan pelayanan rumah sakitnya.

5.) Warga wilayah Bekasi Timur, Bang Obex juga mengakui lebih mudah menggunakan KS-NIK dalan urusan kesehatan. Pertama tidak menggunakan rujukan dan soal administrasi lebih mudah. Menurut saya di Kota Bekasi sebagian masyarakat lebih mengutamakan memakai KS-NIK dibanding BPJS setiao mau berobat di Rumah Sakit.

6.) Warga wilayah Bantar Gebang, Sumur Batu, Rw.16, Lena mengungkapkan lebih baik menggunakan KS-NIK dari pada BPJS, karena kalau menggunakan BPJS harus ke klinik terlebih dahulu, baru ke Rumah Sakit besar.

7.) Warga wilayah Mustikajaya, Bapak Bambang juga menyatakan kemudahan dalan pelayanan Rumah Sakit dan Administrasinya semenjak menggunakan KS-NIK. Hal itu dikatakannya karena KS-NIK tanpa mengeluarkan biaya dan tanpa meminta rujukan untuk berobat di Rumah Sakit. Nah, kalau menggunakan BPJS bedanya menggunakan rujukan, dan kalau sakit pasien hanya berlaku 3 hari di Rumah Sakit serta soal biayanya pun tidak sepenuhnya di cover. (Dhigan)

 

Itulah Sekelumit Tentang Prestasi Kebijakan Keberpihakan Walikota Bekasi Kepada Rakyatnya. Semoga KS-NIK Terus Menjadi Prototype Kesehatan di Indonesia, dan Tentunya Harus Terus Diperbaiki Baik Systemnya dan Juga Data Base Kependudukannya Agar Tidaj Ada Celah Bagi Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Menggunakan Yang Bukan Haknya.

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts