Pembinaan Aparatur Di Jatisampurna, BKPPD Pertegas Aturan Soal Pelanggaran

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

ZONA BEKASI (zonapantau.com) – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Jatisampurna, mendapat pembinaan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Rabu (6/6/2018) kemarin.

Pembinaan dilakukan terkait penegakan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 11 tahun 2107. Hal itu guna mendorong kinerja Tenaga Kontrak Kerja (TKK) agar lebih optimal dan terukur.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bahan informasi kepegawaian yang diperoleh melalui penilaian kinerja bagi TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dari pembinaan yang dilakukan oleh BKPPD Kota Bekasi sekaligus mengingatkan para pegawai pemerintah dilingkungan kecamatan Jatisampurna terhadap beberapa aturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

“Untuk PNS juga sama untuk disiplin pegawai. Jadi PNS itu bekerja mulai dari melakukan finggerprint serta apel pagi sampai jam kerja usai,” kata Kepala BKPPD Hj. Reny Hendrawati.

Camat Jatisampurna Abi Hurairah juga mengungkapkan dari pembinaan TKK oleh BKPPD Kota Bekasi, apabila sekian hari TKK atau PNS tidak masuk dan di situ ada aturan – aturan yang mengaturnya, dari pembinaan tersebut pihaknya mengingatkan kembali jangan sampai aparatur lalai.

“Ya karena fingerprint kalau TKK atau PNS terlambat lima menit saja akan terpotong upahnya, itu sangat di sayangkan. Jangan sampai merugikan keluarga,” ujarnya.

PNS maupun TKK harus mengedepankan aturan, apalagi tahun ini tahun politik, jangan sampai TKK, PNS terpropokasi. Meski aparatur memiliki hak pilih tetap harus mengikuti peraturan yang ada.

“Saya harap sebagai bagian dari ASN yang dapat bimbingan oleh BKPPD dan sebagai pelayanan masyarakat harus bisa mengontrol sikap di pemilu ini, semoga apa yang di sampaikan BKPPD dapat dilaksanakan ASN Jatisampurna dengan baik,” pungkasnya. (Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts