Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima, BKPPD Adakan Pembinaan Aparatur Sipil Tingkat Kecamatan

 Advetorial, Berita Terkini, Pemerintahan
banner 468x60

Bekasi – Demi meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Bekasi, Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, mendapat pembinaan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi Kamis (24/05/18).

foto : Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima, BKPPD Adakan Pembinaan Aparatur Sipil Tingkat Kecamatan

Dalam pembinaan PNS dan Non PNS ini dihadiri langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Hj, Dr. Reny Hendrawati, Camat Bekasi Timur, Gutus Hermawan, serta para lurah Se-Kecamatan Bekasi Timur.

Pembinaan dilakukan terkait penegakan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 11 tahun 2107. Hal itu guna mendorong kinerja Tenaga Kontrak Kerja (TKK) agar lebih optimal dan terukur.

Upaya tersebut dilakukan sebagai bahan informasi kepegawaian yang diperoleh melalui penilaian kinerja bagi TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

sambutannya Kepala BKPPD, Reny Hendrawati mengharapkan agar  dari pembinaan aparatur ini dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan bagi aparatur dalam mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan.

” membangun pelayanan prima harus dimulai dari mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat memberi pelayanan yang tebaik, mendekati atau melebihi standar pelayanan yang ada,” paparnya.

Perubahan cara berpikir bahwa pelangan merupakan sesuatu yang penting dalam memberikan pelayanan prima atau pelayanan yang berkualitas.

” Pelayanan prima harus transparan.berdasarkan SOP.Pelayanan prima merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik kualitas birokrasi pemerintah. Orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan,” Jelas Reny.

Menurut Reny, konsep pelayanan prima menjadi model yang seringkali diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan.

“Kepuasan masyarakat ini merupakan salah satu ukuran berkualitas  atau tidaknya  pelayanan publik yang diberikan oleh aparat birokrasi pemerintah,” sambung Reny.(ADV/BKPPD)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts