KS-NIK Diminati Warga, Sebagian Dewan Malah Protes

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

ZONA BEKASI – BERJALANNYA rapat terkait Evaluasi dan Monitoring Kartu Sehat (KS-NIK) yang digelar oleh Komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi menuai pro dan kontra.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Rahmawati S. Farm.,Apt seusai haail rapat kepada awak media, senin (28/05/18).

Menurut pengakuannya dari hasil rapat evaluasi dan monitoring KS-NIK bahwa beberapa Anggota Komisi IV masih meragukan ke-anggotaan dengan keberadaan KS-NIK tersebut yakni, satu soal ‘Kepesertaan KS-NIK, Pembayaran ke Rumah Sakit, Apakah Jaminan un limitid, dan atau Apakah 2019 maaih dilanjutkan walau sudah disyahkan Peraturan Daerah (Perda) dan tidak bertentangan dengan Program Pusat seperti (JKN)’.
Menurutnya, program Kartu Sehat sesungguhnya solusi nyata dari berbagai kendala dan kebutuhan warga akan layanan keswhatan di lapangan, dimana yang dikeluhkan adalah pelayanan kesehatan baik di RSUD maupun juga di RS Swasta

Dengan adanya Pro kontra dirinya menjelaskan bahwa Kartu Sehat berbasis NIK saat ini sudah mempunyai payung hukum dan kepastian hukumnya. “Jadi, program Kartu Sehat sesungguhnya solusi nyata dari berbagai kendala di lapangan, dimana yang dikeluhkan adalah pelayanan,” sambungnya.

Lanjut, dengan kartu ini, kata dia, semua rumah sakit di Kota Bekasi wajib melayani pasien pemegang kartu tersebut. Kartu tidak membedakan status baik keluarga miskin maupun mampu. ”Ini adalah program yang sangat pro terhadap masyarakat Kota Bekasi, khususnya terhadap warga miskin,” ulasnya.

Melihat antusias warga yang begitu tinggi, menjadi sebuah tolak ukur bahwa KS berbasis NIK sangat dinantikan warga dan diterima bahkan dirasakan manfaatnya. Terlebih lagi warga tidak perlu membayar iuran perbulannya untuk dapat menggunakan KS berbasis NIK.

“KS berbasis NIK ini adalah program unggulan Pemerintah Kota Bekasi, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin tingginya animo masyarakat dalam pembuatan KS berbasis NIK ini, KS-NIK tidak bertentangan dengan JKS,” paparnya.

Bedanya kalau KS-NIK tidak dibebankan warga dengan iuran dan cukup dari diambil pajak rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota setempat. “Jadi, tetap dilanjutkan karena tidak bertentangan, bahkan lebih baik karena tidak dua kali rakyat membayar kewajibannya baik melalui pajak maupun iuran. Karena jika menggunakan kartu lainnya sangat membebani Rakyat Kota Bekasi.” pungkasnya. (Dhigan)

 

Editor : Jar.

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts