Warga Protes Selama 10 Tahun IPL Masih Dikuasai Green Park Pondokmelati

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

Warga Green Park RW15 memasang papan pengumuman

ZONA BEKASI (zonapantau.com) – Warga RW 015 Kelurahan Jatimelati yang tinggal di perumahan Green Park melakukan aksi protes terhadap pihak pengembang terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, Sabtu (26/5/2018).

Aksi protes warga perumahan RW 015 tersebut dengan memasang tiga spanduk banner bertuliskan tentang Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di dalam perumahan itu sendiri. Pihak perusahaan yang mengelola IPL tersebut ada dua diantaranya PT. Buana Global Propertindo dan PT. Bina Pilar Lestari yang sama-sama didalam satu induk pengembang perum Green Park. Tidak adanya transparasi dari pihak pengembang terkait IPL menjadi pemicu kemarahan warga yang memuncak.

Didepan pihak pengembang Green Park, warga mempertanyakan perihal IPL dengan didampingi Lurah Jatimelati

Banyak perihal, keluhan tidak jelasnya managemen pengelolaan lingkungan warga RW15 yang dipegang oleh pengembang. Permasalahannya, ada pada transparasi mengenai pungutan IPL warga hingga mencapai Rp 1,5 juta per bulan per rumah, yang termasuk pengambilan sampah warga, Petugas Keamanan Security, dan kebersihan jalan hingga taman. Bahkan hingga menjadi tempat shooting sampai bertahun-tahun lebih lamanya yang sudah banyak mengganggu terkait fasilitas jalan umum dan lainnya.

Warga menuntut pimpinan perusahaan pengembang ikut hadir di tengah protes warga perum Green Park tersebut namun hanya diwakilkan oleh anak buahnya. Terlihat Lurah Jatimelati H. Kardi yang juga hadir sebagai penampung aspirasi dan penengah supaya tak terjadi gejolak yang berlebihan dari dari warga setempat.

“Ini kan merupakan kekecewaan masyarakat terhadap pengembang karna adanya miss komunikasi. Kita berharap kepada ada keterbukaan pihak Pengembang maupun dari pihak Pengelola IPL terhadap warga perumahannya,” ujar Lurah H. Kardi.

Lanjut, Lurah H. Kardi, jika RT dan RW sudah terbentuk dan ada di perum tersebut seharusnya terkait pengelolaan lingkungan secara otomatis diserahkan ke warga dalam hal ini pengurus RT/RW. “Itu lah yang di tuntut warga saat ini mengenai penyerahan pengelolaan lingkungan tersebut, karna selama ini memang belum diserahkan pengembang,” terangnya.

Warga membuka palang rantai yang dipasang oleh pihak pengembang, itu menghalangi usaha warga di ruko Green Park.

Ketua RW15, Muhammad Yahya Yunus, SE, MM, saat dikonfirmasi juga mengatakan hari ini merupakan titik puncak dari pada cerita yang berkepanjangan, sejak beberapa tahun lalu mereka sudah meminta untuk bertemu dengan pihak pengembang terkait persoalan IPL ini.

“Permintaan warga adalah yang tertuang pada Undang-undang tentang hak-hak konsumen, diantara lain adalah transparansi laporan keuangan IPLnya kalau pun pengembang bilang tekor sebut saja faktornya apa. Kemudian tentang Keadilan ada sepedanya yang hilang diganti tapi ada pula yang tidak padahal pada IPL juga termasuk iuran untuk petugas keamanan Security,” papar Ketua RW15 kepada awak media.

M. Yahya Yunus, menambahkan secara bersurat somasi RT/RW hingga lowyer sudah kita lakukan, tapi somasi kita dijawab mengambang begitu saja tanpa solusi yang jelas. “Bayangkan, tiap bulan per rumahnya kita harus membayar IPL kurang lebih sebesar 1,5 Juta, belum lagi bulan depan kata dari pihak pengembang bahwa mau ada kenaikan lagi,” cetusnya.

“Artinya meraka tidak ingin PT. Bina Pilar Lestari dilepas, sebab PT tersebut yang mengelola IPL yang didalamnya untuk kelola Sampah, Security, Kebersihan Selokan maupun Jalan, hingga Pemeliharaan Taman, alasannya pengembang belum menyerahkan ke pemda kota bekasi, toh kita disini sudah 10 tahun, masa belum diserahkan mulai dari Fasos/fasum dan sebagainya,” tegas M.Yahya selaku ketua RW15.

Menurutnya, sudah berbagai permintaan kita (Warga.red) untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan pengembang selalu tak bisa. “Dan belum lama akhirnya kita ke Pemkot Bekasi ketemu dengan pak Erwin bagian Perencanaan untuk mengadu hal ini dan dijawab itu hak warga, oleh karena itu kita langsung berkumpul dan sepakat untuk memasang pengumuman keluhan tentang IPL,” pungkasnya.

Spanduk benner Pengumuman tersebut bertuliskan, seperti ini:

PENGUMUMAN

Pungutan IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) merupakan penggalangan dana swadaya masyarakat yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RT dan RW dilingkungam RW15, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara jelas transparan serta dapat di Pertanggung-jawabkan.

Oleh karena sampai saat ini tidak ada satu pun laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana IPL yang disampaikan baik oleh PT. Buana Global Propertindo (BGL) maupun PT. Bina Pilar Lestari (BPL); maka kami sebagai pihak – pihak yang diangkat oleh Pemkot Bekasi untuk mewakili warga masyarakat dilingkungan wilayah administratif RW 015 Kelurahn Jatimelati telah mengambil keputusan agar seluruh warga tidak membayar IPL sampai dengan pihak BGP dan/atau BPL dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan dana IPL tersebut.

Proses Hukum sedang dilakukan oleh kuasa hukum kami, segala tindakan dari BGP dan atau BPL yang tetap berupaya melakukan penagihan IPL kepada warga baik lisan maupun tulisan apalagi mengandung unsur ancaman untuk dilakukan publikasi di muka umum maupun dikaitkan dengan pengangkutan sampah serta masalah Kemanan dan Ketertiban, akan mengandung Konsekuensi Hukum tersendiri baik secara Perdata maupun Pidana.

TTD

RT dan RW dilingkungan RW 015 Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi.

(Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts