Jurkam Umbar ‘Ujaran Kebencian’ Harus Diproses Hukum

 Berita Terkini, Nasional, Serba-Serbi
banner 468x60
Foto : Kampanye Akbar Paslon 2 Pada Hari Sabtu 12 Mei 2018 Lalu.

Foto : Kampanye Akbar Paslon 2 Pada Hari Sabtu 12 Mei 2018 Lalu.

ZONA BEKASI – PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gapkundu) Pilkada Kota Bekasi harus pro aktif dalan meminta klarifikasi atau memproses setiap pelanggaran pilkada.

“Apa lagi sudah memenuhi unsur ‘Ujaran Kebencian’ yang provokatif, agar umat tidak gaduh dan situasi politik tetap kondusif,” ujar Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo saat diwawancarai awak media, Selasa (15/05/2018).

Menurutnya dalam kasus ‘Ujaran Kebencian’ yang dilakukan oleh setiap orang, apalagi sebagai Juru Kampanye (Jurkam) resmi tidak boleh melanggar ketentuan yang ada.

“Kan setiap orang sebagai obyek dan kapasitasnya sebagai Jurkam Paslon. Lalu, petugas Panwas pasti ada yang hadir dilokasi acara kampanye akbar yang dilakukan pada hari, Sabtu, 12 Mei 2018 lalu. Jadi, Panwas tidak perlu menunggu laporan kembali,” ungkapnya.

“Jangan nanti timbul isu ulama dikriminalisasi, kalau tokoh agama yang justru provokatif dan menyerang dengan kata kata kotor tidak pantas kan, malah yang bersangkutan justru mengkriminalisasi Umat dan ada unsur adu domba,” sambung, Didit.

Dijelaskannya, dengan bukti bukti Vidio dan foto-foto yang ada saat digelarnya kampanye terbuka Paslon, tentunya petugas Panwas yang hadir di lapangan sudah memenuhi unsur verbal materi untuk ditindaklanjuti. “Secara fakta deklarasi kampanye damai sudah dinodai hinaan yang tertuju kubu lawan. Maka semua pihak kembali untuk taat azas dan aturan serta menahan diri.

“Ingat, rambu-rambu agar gelaran hajatan politik tidak dinodai sudah dipagari MUI dengan Fatwa No.24 tahun 2017, bagi setiap muslim haram hukumnya melakukan ujaran kebencian, menyebar informasi bohong (hoax), fitnah, ghibah, permusuhan atas dasar SARA. Fatwa MUI tentang hukum bermuamalah ini untuk menjawab makin maraknya ujaran kebencian,” cetus dia.

‘Ujaran Kebencian’ yang berisi kata-kata kotor tersebut, kata dia digunakan sebagai strategi busuk atau Flaying Victim untuk penggiringan opini dengan tujuan elektabilitas kubu lawan terjun bebas. Dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pasal 28, bahwa pelaku ujaran kebencian juga diancam dengan pidana umum maksimal 6 tahun kurungan dan denda sebesar Rp. 1 miliar.

Sesuai KUHP pelaku ujaran kebencian dan SARA juga bisa dijerat sesuai pasal 156, pasal 156 a, dan pasal 157. “Minimal ada klarifikasi dari HJS dan permintaan maaf, dan Panwas memberikan keterangan fakta lapangan dan mencegah hal tersebut tidak terulang dilakungan Timses/Jurkam Paslon,” pungkasnya. (Dhigan)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts