Soal Penyerobotan Lahan Di Pekayon Hingga Izin Membangun Oleh PT PP

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

pemilik sah bapak Achmad Zubaedy

ZONA BEKASI (zonapantau.com) – Kasus penyerobotan lahan tanah seluas 3,4 hektar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN yang terletak di wilayah Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, ternyata sampai saat ini masih terus menggantung.

Pasalnya hingga sampai saat ini proses pembayaran tanah seluas 34.120 m² milik H. Achmad Zubaedy, belum dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Persero Tbk, selaku pengembang apartemen Grand Kemala Lagoon.

Untuk itu, H Achmad Zubaedy, selaku pemilik tanah yang sah dihadapan media Senin (23/04/2018) siang meminta kepada pihak PT. Pembangunan Perumahan (PP) untuk segera melaksanakan hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Tanah seluas 34.120 m² yang terdiri dalam 11 sertifikat hak milik (SHM) yang terletak di Pekayon Desa/Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kotamadya Bekasi, secara sah dimiliki Achmad Zubaidi lewat akte jual beli dengan No.20 tertanggal 25 September 2008.

Namun lahan tersebut tiba-tiba dikuasai jadi milik PP Properti. Oleh karena itu, Achmad Zubaidi mengajukan gugatan hukum atas penyerobotan tanah miliknya oleh PT PP Persero Tbk ke Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sampai tingkat Mahkamah Agung (MA)

Achmad Zubaedy dalam pernyataan resminya mengatakan, Dalam putusan PN Bekasi dengan nomor perkara 448/Pdt.G/2012/PN Bks tanggal 13 Nopember 2013 membuktikan bahwa, PT PP Persero Tbk secara tegas dan sadar mengakui bahwa, tanah itu miliknya sesuai dengan putusan Perdata Nomor 258/Pdt.G/PN.Jkt Tim/ 2010 (tingkat pertama) tanggal 6 Oktober 2010 Jo Putusan Perkara Nomor 59/PDT/2011/PT.DKI Jakarta (Tingkat Banding) tertanggal 19 April 2011 Jo Putusan Perkara Nomor 11.K/PDT/2012 (Tingkat Kasasi) tanggal 24 Juli 2012 dan menyatakan sebagai pihak yang menang.

Terkait masuknya beberapa alat berat milik PT PP berupa Crane pancang, backhoe serta alat – alat lainnya, sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. “Dalam laporan tersebut saat ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, bila nanti terbukti ada pelanggaran, lahan tersebut akan dipasang garis polisi atau Police Line,” tutur Achmad Zubaedi mengakhiri.

Dan anehnya, dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh PT. PP pastinya membutuhkan mekanisme proses administrasi perizinan yang dikeluarkan pemerintah setempat, padahal status tanahnya adalah milik atasnama Achmad Zubaedy. Disinyalir, mulai dari izin tetangga hingga seterusnya merupakan melalui proses ilegal yang melibatkan oknum pejabat mulai dari tingkat Kelurahan hingga Kedinasan yang menerbitkan izinnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PP Persero Tbk belum bisa dikonfirmasi untuk memberikan keterangan resmi terkait masalah lahan ini. (Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts