Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan di Kota Bekasi

 Berita Terkini, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

ZONA NASIONAL (Kota Bekasi) – ISU perbincangan aktual warga Kota Bekasi melalui media sosial, juga yang ramai dibahas oleh pemberitaan media cetak dan on-line, adalah soal Kartu Sehat (KS) Berbasis NIK. Pada satu sisi, sebagian pihak mencemooh bahwa KS merupakan produk peningkatan citra petahana PILKADA Kota Bekasi 2018, pembohongan publik, KS bukan prestasi Pepen, pembangkangan terhadap undang undang, dan lain sebagainya.

Di sisi lain ada cerita yang menggugah tentang seorang Mulyadi (45 tahun), Warga RT.02/01, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, yang menjadi viral di medsos, pada Selasa, 6 Februari 2018, karena ia terbantu dengan KS sehingga ia mendapatkan perlakuan operasi jantung di sebuah rumah sakit, yang keluarganya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak yang diperlukan untuk operasi, seandainya mereka harus membayar seluruh tagihan rumah sakit.

Peristiwa ini kemudian menjadi informasi yang memberikan keyakinan terutama bagi sebagian masyarakat yang masih bimbang karena dipicu oleh isu yang menimbulkan keraguan atas penggunaan atau pemanfaatan KS berbasis NIK dimaksud di Kota Bekasi.

Sebuah tanggapan terhadap pro kontra KS berbasis NIK ini diperoleh dari sumber yang sedikitnya bisa mendudukkan persoalan ini sudut pandang yang berbeda, berikut cuplikan wawancara dengan Haris B, selaku Ketua Komisi Sosial, Dewan Kota Cerdas Bekasi (yang meliputi bidang keamanan dan mitigasi kebencanaan, bidang kesehatan, bidang layanan publik, partisipasi masyarakat dan e government, dan bidang transportasi).

Menurut dia, konsep pengembangan layanan dasar diKota Bekasi bersumber dari Konsep Bekasi Cerdas, Sehat, dan Ihsan, yang digagaskan dan diimplementasikan oleh Kepala Daerah, yaitu Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi, sebagaimana telah ditetapkan pada RPJM D Kota Bekasi 2008-2013. Saat itu mereka menyatakan bahwa Bekasi Sehat adalah pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui penerapan subsidi untuk layanan kesehatan bagi penduduk miskin, korban wabah, dan korban bencana.

Itu awalnya, jadi masyarakat perlu juga menyimak prinsip utamanya dalam hal ini yakni kepentingan pemerataan dan perluasan akses dan peningkatan layanan kesehatan di Kota Bekasi, sedangkan kartu hanya bersifat instrumen.

“Jadi, bila disimak program Kartu Bekasi Sehat itu bermula dari gagasan pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bekasi, sejak Tahun 2008, gagasan itu memang lebih awal dibandingkan pengaturan secara nasional, baik Undang-Undang (UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) maupun Peraturan Presiden (PP Nomor 12 tentang Jaminan Kesehatan). Gagasan pemerataan dan perluasanakses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bekasi, sejak Tahun 2008 dilandasi oleh UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial,” ujarnya.

Ia mengatakan, di tingkat nasional saat itu, Pemerintahan SBY, muncul konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sepuluh tahun kemudian dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), per Tanggal 1 Januari 2014. Pada saat Pemerintahan Pak Jokowi (2014-2019) dikenalkan konsep Kartu Indonesia Sehat (KIS). Di DKI Jakarta sendiri diperkenalkan Kartu Jakarta Sehat (KJS). KJS dikembangkan dari peserta Jamkesda di DKI Jakarta. Sementara program pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Bekasi, yang sudah digagaskan sejak Tahun 2008 baru diwujudkan ke dalam bentuk “Kartu”, yakni Kartu Bekasi Sehat (Kartu Sehat Berbasis NIK) sejak 26 Juli 2017.

Sementara itu, Rahmat Effendi sendiri menjelaskan bahwa pada Bulan Juni 2012, saat dirinya menjadi Walikota Bekasi definitif di bulan itu, ia telah meluncurkan gagasan Kartu Sehat (KS) yang pada saat itu orientasinya masih berdasarkan jumlah jiwa dan dengan parameter kondisi warga sebanyak 14 indikator. Selanjutnya, program ini ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah terpilih Periode Tahun 2013- (Dr. Rahmat Effendi dan Ustadz A. Syaikhu), dengan memperluas jaringan penggunaan yang lebih fleksibel, termasuk di dalamnya akses yang dapat diberikan melalui kerjasama dengan beberapa rumah sakit swasta dan juga masih membolehkan warganya menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Dalam RPJM D Kota Bekasi 2013-2018 tertuang konsep
Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan, yang memuat antara lain:

1.) Pengembangan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan kesehatan.

2.) Peningkatan infrastruktur, sarana, alkes, petugas, pelayanan, dan obat-obatan RSUD dan Puskesmas.

3.) Peningkatan layanan Jamkesmas dan perluasan layanan Jamkesda (layanan kesehatan gratis bagi keluarga/warga miskin, korban wabah, dan korban bencana melalui Kartu Sehat).

4.) Peningkatan cakupan layanan lansia, layanan persalinan/kesehatan ibu dan anak (layanan Jampersal), serta pencegahan penyakit menular, promosi gizi makanan, perilaku, dan lingkungan sehat kepada masyarakat.

5.) Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap pencegahan Infeksi HIV/AIDS dan perluasan Layanan Konseling dan Tes Sukarela (Voluntary Counseling
and Testing atau VCT).

Lanjut, Rahmat Effendi sendiri menjelaskan bahwa Kartu Sehat Berbasis NIK baru dapat direalisasikan pada APBD 2017 awal, yang pada intinya merupakan komitmen Kepala Daerah dalam memenuhi makna Pembukaan UUD 1945 yang mengamanahkan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini patut disyukuri bahwa komitmen seperti ini masih bersifat langka di daerah lain, namun di Kota Bekasi semangat ini dapat diperjuangkan oleh sejumlah pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya soal keberlakuan program kesehatan di tingkat nasional dan di daerah, Haris menegaskan bahwa hal tersebut patut dimaklumi bahwa isu kepentingan jaminan sosial telah bergeser kepada kepentingan jaminan kesehatan, karena pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan kesehatan bagi masyarakat sangat strategis. Sehingga presiden, gubernur, dan bupati/walikota di Indonesia sangat peduli terhadap kepentingan hal ini, baik dari perspektif atau tanggung jawab atau motif sosial maupun politis.

Namun demikian sebaiknya keberlakuan program kesehatan di tingkat nasional dan di daerah sebaiknya saling mengisi, tidak tumpang tindih. Sehingga masyarakat tidak dibingungkan antara konsep BPJS, KIS, dan atau hal yang diberlakukan di daerah semacam KJS atau KBS. Saling mengisi dimaksud, misalnya jika BPJS secara umum mengandalkan iuran, maka kalau di daerah bisa saja ada subsidi berupa bantuan iuran terhadap warga dengan berbasis NIK. Secara konsep KIS sendiri memiliki keunikan karena bisa dimiliki oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama masyarakat yang menetap pada sebuah daerah tapi belum/tidak memiliki KTP.

Haris juga mengingatkan bahwa persoalan utama akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Bekasi telah dianalisis oleh Bidang Kesehatan di DKC Kota Bekasi, yakni (a) pengaduan dan keluhan masyarakat miskin atas ketidakpuasan pelayanan rumah sakit dapat cepat meluas dan dapat menimbulkan dampak distrust atas layanan kesehatan di Kota Bekasi, (b) keluhan atas keengganan ketidakpuasan layanan rumah sakit swasta tertentu terhadap pengguna kartu BPJS dapat menimbulkan dampak distrust atas layanan jaminan kesehatan, (c) kecenderungan masyarakat untuk bergantung pada layanan rumah sakit dengan melalaikan fungsi pencegahan dan perawatan kesehatan mandiri, dan (d) semakin meningkatnya permintaan layanan kesehatan dibandingkan dengan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga cenderung meningkatkan harga yang dibebankan kepada pasien.

Dengan demikian peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan di masa yang akan datang di Kota Bekasi tidak bisa semata bertumpu pada penerapan KARTU SEHAT (KS) Berbasis NIK yang diharapkan secara bertahap terintegrasi dengan BPJS, namun juga diperlukan koordinasi antara dokter dari faskes tingkat pertama dengan dokter dari faskes lanjutan (RS), promosi hidup dan rawat kesehatan, penguatan upaya pelayanan preventif dan promotif kesehatan di tingkat layanan primer, koordinasi SKPD/unit kerja terkait dengan otoritas setempat (RT/RW/Kel) dalam memberikan pelayanan kepada keluarga miskin, pemerataan fasilitas kesehatan (rayonisasi), dan standarisasi pelayanan dan harga.

Hal lainnya yang secara penting harus diperhitungkan adalah daya dukung ketersediaan anggaran, akuntabilitas penggunaannya untuk mendukung layanan KS, validitas pengguna KS, dan standarisasi pelayanan dan harga yang diterapkan oleh rumah sakit. (Dhigan)

 

Reporter : Adhi Febriyandra.
Narasumber : Haris. B.

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts