2018 Sekolah Negeri se-Kota Bekasi Akan Gunakan Fingerprint

 Berita Terkini, Pemerintahan, Pendidikan
banner 468x60

KOTA BEKASI, zonapantau.com – DALAM rangka meningkatkan disiplin dan juga kinerja di kalangan pendidikan, mulai 2018, semua sekolah negeri di Kota Bekasi akan terkoneksi langsung dengan BKPPD dan Dapodik melalui alat presensi digital fingerprint (FP).

“Dinas Pendidikan membeli 376 unit FP secara  e-purchasing di e-katalog LKPP,” jelas Ali Fauzie selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kamis (21/12).

Adapun rinciannya, tambah Ali, 301 unit FP diberikan ke SD Negeri, 49 ke SMP Negeri, 24 unit ke UPTD SD dan UPTD PNFI, masing-masing satu unit ke UPTD SKB dan TK Negeri.

Pengadaan mesin absensi FP itu sendiri, jelas Ali, bersumber dari APBD-Perubahan Dinas Pendidikan.

Mesin absensi digital FP sudah banyak diterapkan oleh beberapa SKPD termasuk Dinas Pendidikan, namun untuk sekolah negeri belum diberlakukan secara menyeluruh.

Menindak lanjuti himbauan Menteri Pendidikan serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, mulai Januari 2018, Dinas Pendidikan Kota Bekasi akan menerapkan presensi fingerprint yang terkoneksi ke BKPPD dan juga ke Dapodik Kementerian Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar disiplin dan kinerja guru semakin meningkat.

Masih banyak guru di setiap tingkatan baik sekolah dasar dan menengah yang melaksanakan tugasnya kurang optimal. Banyak guru izin dengan berbagai alasan tetapi daftar hadirnya penuh setiap bulannya. Apalagi untuk guru bidang studi, biasanya masuk sekolah jika ada jam mengajar saja.

“Mulai 2018, jam kerja guru minimal 37,5 jam seminggu,” kata Ali.

Ia menegaskan bahwa dengan adanya mesin absensi digital fingerprint ini tidak ada lagi guru yang korupsi waktu. Sesuai aturan yang diberlakukan oleh BKPPD Kota Bekasi, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus mengikuti jam kerja yang diberlakukan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dan khusus untuk guru, mengingat masih banyak sekolah yang memberlakukan pembelajaran lebih dari 1 shif, Dinas Pendidikan dan BKPPD telah merumuskan regulasi yang tidak akan merugikan guru terkait jam kerjanya,” tambahnya.

Disinggung masalah guru honor yang mengajar di 2 – 3 sekolah karena minimnya penghasilan mereka, Ali Fauzie mengatakan bahwa di tahun 2018 nanti tidak ada guru honor yang berpenghasilan dibawah 3 juta. “Guru honorer di kota Bekasi 2018 akan berpenghasilan diatas 3 jutaan,” katanya.

Dengan adanya FP ini, kedepannya tingkat kehadiran guru akan semakin tinggi. Disiplin dan kinerjanya juga akan meningkat karena tingkat kehadiran akan sangat berpengaruh pada Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP), sebagai motivator eksternal kepada guru supaya lebih optimal dan profesional. Diharapkan dengan adanya FP ini, akan memberikan kontribusi kepada meningkatnya pembelajaran di sekolah. (Dhigan)

 

Laporan        : JAR.
Narasumber : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzie.

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts