Komisi VII DPR RI: Tambang Ilegal Seharusnya Sudah Kena Delik Hukum Pidana

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

Anggota DPR RI Komisi VII, Eni Maulani Saragih

ZONA NASIONAL (Aspek Hukum) – Terkait pertambangan yang tidak mematuhi aturan dan tidak memikirkan keselamatan dari pekerja maupun terhadap lingkungan warga sekitar akan dikenakan sanksi.

Seperti yang disampaikan Anggota DPR RI Komisi VII, Eni Maulani Saragih, dalam UU Minerba/No. 4 Tahun 2009, sudah diatur bagaimana mekanisme keselamatan kerja dan bagaimana penggunaan alat alat pertambangan pada pasal 96 (UU.4/2009).

“Jika melanggar maka akan dikenakan sanksi pidana dan administratif kepada perusahaan tersebut,” ujar Eni, saat dihubungi lewat selulernya, Jakarta Rabu (29/11/2017).

Lebih jauh Eni mengungkapkan, namun dalam konteks tambang ilegal, konteksnya adalah delik hukum pidana, selain karena illegal, penambang mestinya sadar akan keselamatan kerja dan penggunaan bahan peledak. “Walau aturan ini dalam peraturan menteri dan perundang – undangan turunannya sudah mengatur bagaimana penggunaan bahan peledak ini, karena ada kadar dan volume yang mesti dilihat kembali,” ucap politisi Golkar itu.

Diketahui, dilokasi pertambangan ilegal yang berada di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, juga terdapat belasan titik Tambang Ilegal. Dari informasi yang didapat, walaupun peristiwanya tertutup rapih, kerap kali kecelakaan yang dialami oleh para pekerja, bahkan belum lama kakek tua pencari rumput juga menjadi korban akibat runtuhan bongkahan batu dilokasi pertambangan disana. (Yudhi)

Laporan: Hero

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts