FORMASI Desak KPK Tangkap Bupati Kabupaten Bekasi

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60
Foto FORMASI Saat Orasi Didepan Kantor KPK Jakarta

Foto FORMASI Saat Orasi Didepan Kantor KPK Jakarta

ZONAPANTAU.COM (Nasional) – WALAU pun hujan mengguyuri Jakarta, Puluhan mahasiswa tergabungan Forum Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) yang datang dari Kabupaten Bekasi dengan menggunakan kendaraan umum (metro mini) telah menyambangi gedung Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mendesak KPK segera menangkap Bupati Bekasi.

Aksi yang di korlapkan oleh Zailani Nurseha alias Zay telah menyampaikan dalam orasinya bahwa KPK segara mungkin untuk menangkap Bupati Bekasi dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. “Kami meminta KPK untuk menangkap Bupati Bekasi dan Kabag Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Bekasi,” cetusnya.

Berdasarkan laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) tertanggal 6 Juni 2017 terkait dugaan korupsi, kerjasama pengelolaan aset daerah antara Pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan PT. Hero Supermarket dan PT. YCH Distripark Indonesia yang diduga telah merugikan Negara sebesar 164 miliar.

Hal tersebut dikarenakan didalam nota kesepahaman perjanjian kerja sama sewa lahan hanya dikenakan retribusi daerah yang mengacu pada PERDA nomor 6, tahun 2011 tentang retribusi daerah yang besarnya Rp 2.500/meter/tahun, dan biaya kontribusi sebesar 10%-15%, akan tetapi tidak menggunakan juga PERDA no. 10, tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah yang besarannya mengacu pada nilai jual objek pajak (NJOP).

Tak hanya itu, kata dia masih ada dugaan korupsi lainnya seperti puluhan kegiatan pemeliharaan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Bekasi, diduga sedikitnya Negara telah dirugikan sekitar 8 Miliar kurang lebihnya pada tahun anggaran 2016. “Salah satu contoh pemeliharaan rumah dinas bupati Bekasi TA 2015 sebesar Rp. 1,4 Miliar, TA 2016 Rp 1,2 Miliar, dan ditahun 2017 saat ini Rp 475 juta,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang menjelaskan terkait laporannya yang sudah diterima oleh KPK. “Kami datang untuk mendesak KPK untuk segera ditangani khasus ini, agar khasus tidak masuk angin,” ucap Hitler kepada awak media dihalaman kantor KPK, Kamis, 30 November 2017.

Ia juga menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang merugikan negara ratusan miliar sudah terjadi dari tahun 2012 di laporkan tahun 2017, yang artinya sudah berjalan selama lima tahun, team KPK hanya melimpahkan ke bidang pencegahan. “Bukankah bidang pencegahan itu pungsinya untuk melakukan pencegahan dengan cara antara lain sosialisasi, seminar agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum atau korupsi?,” ujarnya.

“Kami berharap pimpinan KPK untuk memberikan perhatian khusus pada khasus ini, agar masyarakat tidak berperasangka bahwa Neneng (Bupati Bekasi) berhasil menyuap ‘oknum KPK’,” pungkasnya. (Dhigan)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts