banner 468x60

WALHI: PT. PPU Cileungsi Jika Tak Miliki Amdal Dapat Di Pidanakan

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

Manajer Kampanye WALHI, Fatilda

ZONA BOGOR (Cileungsi) – Manajer Kampanye pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Fatilda, terkait permasalahan PT. Pratama Plastindo Utama (PPU) di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kerugian bagi lingkungan masyarakat, mengatakan hal tersebut bukan hanya ganti rugi, dalam Undang-undang mewajibkan setiap subjek hukumnya, Rabu (15/11/2017) kepada zonapantau.com

Diketahui, akibat tembok selokan drainase milik perusahaan PT. PPU yang jebol memasuki ke pemukiman warga perumahan Limus Pratama di RW 06 Desa Limusnunggal, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi warga yang terdampak. Pada Selasa (14/11) kemarin, muspika Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dampingi warga yang terdampak untuk melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan melakukan mediasi.

Kenyataannya, dalam pertemuan antara warga dengan pihak perusahaan sudah dilakukan sebanyak 7 kali, selain tembok selokan yang ambruk, itu juga termasuk permasalahan yang lainnya seperti masalah Tata Kelola Lingkungan hingga persoalan penyaluran CSR yang tak pernah ada dari perusahaan sejak 20 tahun silam.

Banyak persoalan yang menyangkut PT. PPU, selain masalah banjir hingga CSR yang tidak tersalurkan kepada warga sekitar. Juga persoalan masalah perizinan yang diduga belum dimiliki oleh PT. PPU, antara lain izin Amdal yang disinggung oleh Kanit Bimas Polsek Cileungsi bersama warga yang diungkapkan disaat mediasi berlangsung dengan pihak perusahaan.

Fatilda menjelaskan, “termasuk dalam hal ini, perusahaan juga harus melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan. Serta melakukan pemulihan lingkungan hidup, baik itu jangka pendek dan jangka panjangnya, terhadap kerusakan yang ditimbulkan,” paparnya.

Artinya, masih kata Fatilda, kerusakan lingkungan hidup yang dialami warga akibat jebolnya tembok saluran drainase perusahaan PT. PPU tersebut, harus dipulihkan. “Untuk ketiadaan Amdal itu, harus dilakukan penegakan hukum, perusahaan yang wajib memiliki amdal tapi tidak punya amdal dapat dipidanakan,” cetusnya.

Menurutnya, regulasi peraturan yang menyangkut tentang lingkungan hidup tertuang pada Undang-undang no.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Yudhi)

banner 468x60

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts