banner 468x60

NCW Meminta KPK Jangan Gentar Hadapi Manuver Setnov

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

Direktur Nasional Coruption Watch (NCW), Saiful Nazar

ZONA NASIONAL (Jakarta) – Direktur Nasional Coruption Watch (NCW), Saiful Nazar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak gentar dalam menghadapi manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, menyusul adanya gugatan terhadap pencekalan dirinya oleh Ditjen Imigrasi.

Menurut dia, Setnov sedang menggunakan otoritas politiknya guna membungkam kasus hukum yang terus menyeret dirinya.

“Kami berharap KPK tidak gentar dalam mengungkap kembali kasus korupsi e-KTP yang saat ini tengah dilakukan pengembangan, untuk kembali menjerat tersangka lain,” ujar Saiful, Minggu, (5/11/2017).

Saiful menilai kasus korupsi e-KTP sudah diintervensi kepentingan politik, sehingga sejumlah nama dari anggota Parpol yang disebut dalam persidangan hanya sebatas dipanggil, Namun belum ada pihak dari politisi yang menjadi tersangka.

“Meski Novanto saat itu sudah ditetapkan tersangka, akan tetapi digugat, dan dimenangkan olehnya. Tapi, selain Novanto, belum ada lagi politisi yang jadi tersangka. Adapun sejumlah tersangka yang saat ini tengah menjalani proses persidangan kami nilai bukan sebagai aktor dibalik mega korupsi e-KTP. Ini semakin menguatkan dugaan tekanan partai politik terhadap KPK sangat dominan,” tandas Saiful.

Pihaknya juga mendesak semua pihak dapat mengawasi proses hukum kasus e-KTP. Karena dia menilai kasus tersebut seolah redup pasca gugatan pra-peradilan dimenangkan oleh Ketua DPR tersebut.

Menurutnya, kasus e-KTP harus dipisahkan dari campur tangan politik. “Hukum adalah panglima, siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut harus mempertanggung jawabkan secara hukum. Meski hukum merupakan produk politik, akan tetapi ketika sudah disahkan menjadi undang-undang, siapapun harus patuh dan tunduk,” jelas dia.

Untuk itu, pihaknya meminta agar KPK tidak gentar dalam mengungkap pelaku lain.

“Terkait pencekalan Setnov, menurut kami KPK tentunya memiliki bukti kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan akan kembali jadi tersangka. Kami juga berharap bukan hanya Novanto yang menjadi target KPK atas kasus e-KTP, tapi KPK pun dapat menjerat tersangka lain dari politisi. Jadi jangan hanya mengumbar sejumlah nama, akan tetapi lemah dalam pembuktian,” tandas Saiful.

Sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai gugatan Setya Novanto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta guna mempersoalkan keputusan pencegahan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) merupakan tindakan salah alamat.

Sebab, Ditjen Imigrasi memasukkan nama ketua DPR itu ke dalam daftar cegah berdasar permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menangani kasus e-KTP. “Sangat sangat sangat salah alamat,” kata Boyamin, Minggu (5/11/2017).

Berdasar surat permintaan dari KPK, Ditjen Imigrasi memasukkan nama ketua umum Golkar itu ke dalam daftar cegah pada 2 Oktober 2017. Selanjutnya, Novanto menggugat keputusanDitjen Imigrasi ke PTUN Jakarta pada 20 Oktober lalu.

Boyamin menjelaskan, semestinya Setnov -panggilan Novanto- menggugat KPK lewat jalur praperadilan. Karena itu, Boyamin meyakini PTUN Jakarta akan menolak gugatan Novanto terhadap Ditjen Imigrasi itu.

“Kalau ini saya yakin seyakin-yakinnya akan kalah,” katanya. (Yudhi)

banner 468x60

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts