Walhi: Kali Bekasi Darurat Pencemaran, Pemkot Harus Audit Secara Keseluruhan Dan Dibuka Ke Publik

 Berita Terkini, Nasional, Pemerintahan
banner 468x60

ZONA BEKASI (Sidak) – Sebelumnya Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi inspeksi mendadak kedua pabrik yang berada di area perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, pada hari Rabu (04/10/2017) kemarin, bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jumhana Lutfi dan Camat Bantargebang Asep Gunawan.

Dua pabrik yang ditemukan dalam sidak tersebut yakni PT.Prima Kremasindo yang membuat minuman ringan dengan limbah yang keluar berupa batu bara dan diduga membuang limbah ke Kali Bekasi. Kedua PT. Prima Baja Utama di segel oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Dan kejadian pembuangan limbah tersebut diduga sudah terjadi bertahun-tahun lamanya yang diakibatkan lemahnya pengawasan selain dari dinas terkait juga Pemerintah ditingkat wilayah setempat.

Penyegelan pabrik di bantargebang oleh Walikota Bekasi, Rabu (4/10/2017).

“Ini kita segel, enggak boleh beroperasi sampai kewajibannya dipenuhi. Mereka (pabrik) ini banyak pelanggarannya,” tegas Wali Kota Bekasi.

Di dalam area pabrik, Wali Kota menemukan tumpukan bekas batu bara yang menjadi limbah di area belakang dekat tepi sungai, dan mereka setelah di klarifikasi telah berdiri dari tahun 2011 akan tetapi tidak memiliki ijin yang kuat dan tidak di urus upaya mengenai limbah dan lainnya ke Pemerintah Kota Bekasi.

Sidak Walikota didampingi Camat Bantargebang, Lurah Cikiwul, dan Anggota DPRD

Pelanggaran yang dilakukan PT Prima Kemasindo, di antaranya tidak memiliki dokumen, melanggar garis sempadan sungai (gss), tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak memiliki izin untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kemudian perusahaan itu juga tidak memiliki surat izin pembuangan limbah cair (SIPLC), izin pengambilan air tanah, dan limbah B3 yang tidak dilokalisir sehingga langsung masuk ke sungai.

Lokasi pabrik tersebut berada di dua wilayah, yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, Dengan demikian, bagian produksi PT Prima Kemasindo yang berada di wilayah Kota Bekasi, disegel dan tidak boleh melakukan aktivitas.

Dugaan banyaknya industri disepanjang DAS Kali Bekasi yang membuang Limbahnya tanpa melalui proses penyaringan. Juga disinyalir terjadi oleh oknum pabrik diwilayah hulu Sungai Cileungsi di Kabupaten Bogor.

Selain itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) angkat bicara terkait adanya pencemaran limbah yang disebabkan sebagian besar oleh industri-industri disepanjang Kali Bekasi. Walhi menilai pemerintah setempat dalam hal ini Pemkot Bekasi juga bertanggung-jawab atas ‘segala’ pengawasan yang berkaitan dengan wilayahnya.

“Pemprov atau Pemkot harus melakukan audit lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi/Bekasi dan Cikeas. Sekaligus hasilnya tersebut dibuka kepada publik,” ujar Dwi Sawung selaku Manajer Kota dan Energi Eksekutif Nasional pada Walhi, Kamis (5/10/2017).

Menurutnya kepada zonapantau.com, karna daerahnya sangat berdampak kerugian akibat pencemaran di kali bekasi, seharusnya pemkot bekasi melakukan upaya Pemulihan dan Penegakan hukum kepada pihak-pihak yang jelas melanggar.

“Seharusnya, pemerintah setempat pakai mekanisme strict liability/ pertanggungjawaban, karna itu mutlak di UU 32 Tentang Lingkungan Hidup karena jelas-jelas terjadi pencemaran. Dari bahan pencemarannya jelas itu akibat dari limbah industri,” papar Dwi Sawun. (Yudhi)

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts