Program Bobrok, Aktivis Menilai Bupati Bogor Dan DPRD Bertanggung Jawab

 Berita Terkini
banner 468x60

ZONA BOGOR (Aspirasi) – Tiga tahun kepemimpinan Bupati Bogor, Nurhayanti, mendapat sorotan tajam dari organisasi masyarakat Laskar Demokrasi Warga (Laskar Dewa) karena dianggap gagal menjalankan program pembangunan.

“Alih-alih hendak menggebrak dengan program Kabupaten Termaju, yang muncul malahan persoalan dimana-mana. Mulai dari persoalan jalan rusak yang berujung munculnya gugatan masyarakat ke pengadilan, konflik internal pejabat hingga masalah berbelit-belitnya pelayanan publik,” ungkap Wakil Ketua Umum Laskar Dewa, Hengki Hedo, Selasa (3/10/2017).

Seperti beberapa waktu sempat terjadi protes warga Desa Bojongkulur Gunung Putri, melakukan aksi Unjuk Rasa dengan menyatakan akan pindah ke ‘Kota Bekasi’. Walaupun kini sudah mendapat bantuan perbaikan jalan, penyebab tak lain adalah infrastruktur jalan sebanyak 90 persen lebih mengalami kerusakan parah dan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah bertahun-tahun lamanya.

Tak hanya itu, warga di Kecamatan Parung Panjang juga sempat mengalami kekecewaannya kepada Pemkab Bogor karna akses jalan yang tak pernah diperbaiki sejak lama.

Menurut dia, indikator kegagalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sangat jelas terlihat. Contohnya, kata Hengki, maraknya sarana infrastruktur yang rusak bertahun-tahun, mangkraknya beberapa proyek jalan dan bangunan. Ditambah lagi, saat ini muncul banyak keluhan pelayanan publik yang kurang profesional.

“Belum lagi soal pendidikan dan kurangnya pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat miskin,” imbuhnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa daerah berjuluk Bumi Tegar Beriman ini ke arah yang lebih baik pada Pilkada 2018 mendatang.

“Masyarakat harus pintar memilih pemimpin, jangan terjebak politik transaksional yang ujung-ujungnya merugikan publik,” pintunya.

Selain Bupati, sambungnya, DPRD Kabupaten Bogor harus juga ikut bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan sehingga rakyat secara umum dirugikan. “Buktinya, kekosongan kursi Wakil Bupati hingga saat ini tidak terselesaikan sehingga Nurhayanti seolah dipaksa menjalankan roda pemerintahan seorang diri,” sambungnya.

“Bagaimana bisa memajukan daerah kalau Bupati Nurhayanti dibiarkan tanpa pendamping (Wakil Bupati,red). DPRD Kabupaten Bogor secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas kegagalan pemerintahan,” tandasnya. (Yudhi)

Laporan: Her.

Author: 

www.zonapantau.com

Related Posts