FPII Menggugat: Minta Dewan Pers dan Pemerintah Ubah Kebijakan

 Berita Terkini, Nasional
banner 468x60

*.

  • ADIDAS TEAM COURT
  • Stop Kriminalisasi, Intimidasi dan Diskriminasi ZONA PERS (Jakarta) – Kebijakan Dewan Pers yang menerapkan Verifikasi dan Barcode serta penetapan legalitas Hukum harus PT untuk setiap Perusahaan Pers nasional menuai Polemik. cheap albion gold Beberapa Instansi pemerintah baik Pemprov maupun Pemkab telah melarang sejumlah wartawan untuk tidak meliput di kantor mereka. Beberapa jurnalis juga mengeluhkan adanya penolakan Instansi bagi Media yang legalitasnya belum PT. air max 1 pas cher albion gold Padahal dalam UU Pers tidak disebutkan secara mutlak badan hukum Perusahaan Pers harus PT, namun ketentuan itu diterapkan oleh Dewan Pers melalui selebaran di beberapa Instansi daerah. New Balance 247 hombre Terkait dengan hal itu, penolakan-pun terjadi bagi Wartawan yang medianya belum terverifikasi dan belum berlegal hukum PT. new balance u420 femme rose Ketua Sekretaris Nasional FPII (Forum Pers Independent Indonesia), Mustofa Hadi Karya alias Topan menilai Dewan Pers tidak adil dan tidak berkepihakan terhadap para pekerja pers dan juga terhadap media massa yang tidak terverifikasi. nike air max 2017 goedkoop Menurutnya, banyak contoh kasus yang merugikan wartawan, seperti pemukulan dan berbagai tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh Narasumber dengan memakai centeng/preman, untuk mengintimidasi pekerja pers, justru tidak pernah terselesaikan bahkan, intimidasi dan kekerasan masih terjadi. Canotta Atlanta Hawks

    “Sebagai insan Jurnalis Pekerja pers, kami merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Dewan Pers (DP), maka FPII memandang perlu agar Insan Pers yang merupakan wujud dari pelaksana UUD bahwa kebebasan berserikat dan berpendapat adalah hak setiap warga negara,” beber Opan kepada redaksi, Sabtu (18/3/2017). new balance flagship store milano Dikatakan Topan, apalagi bagi para media yang sudah berbadan hukum, maka perlu adanya tindakan nyata untuk melindungi dan menaungi insan Pers dari belenggu Verifikasi dan pembungkaman. Yadier Molina Jersey goedkoop nike air max 2016 Asics Mexico męskie cheap albion gold Hal senada disampaikan Hefrizal, Kepala Deputi Jaringan dan Publikasi FPII, bahwa requirement (persyaratan) yang dibuat oleh Dewan Pers terkait pendaftaran bagi media untuk dapat terverifikasi, FPII menganggap bahwa persyaratan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh media berskala besar tanpa mengindahkan para media yang berskala menengah ke bawah. fjällräven kånken pas cher Reggie Jackson Baseball Jersey “Pemberlakuan UU khusus profesi (UU Pers) yang tidak diberlakukan kepada media-media non verifikasi, FPII menganggap bahwa masalah tersebut merupakan upaya pengkebirian pelaku pencari warta untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya,” ungkap Hefrizal yang juga sebagai Koordinator Aksi Nasional FPII pada 20 Maret 2017 nanti. Canotte New Orleans Pelicans Tambahnya, dengan kata lain permasalahan-permasalahan yang timbul dalam melakukan peliputan bagi media non verifikasi akan di kenakan KUHP bukan atas dasar UU Pers apabila terjadi kesalahan dalam peliputan atau dalam penulisan. Asics Tiger damskie New Balance buty dziecięce nike chaussures pas cher

  • Nike Air Huarache Dames
  • buy albion gold Tak cuma itu, FPII menurut Hefrizal, mengetahui adanya isu akan didorongnya Panja di DPR RI yang nantinya akan mengarahkan UU Pers ke KUHP terhadap media non verifikasi, FPII memandang Panja tersebut merupakan upaya kriminalisasi terhadap perusahaan Pers berskala kecil.

  • Air Jordan 11 Homme
  • nike air huarache femme pas cher new balance 574 damskie kolorowe “Ini bisa mengarah pada proses Kriminalisasi dengan tidak adanya pengakuan dan perlakuan khusus bagi profesi jurnalis sebagai profesi yang khusus bagi media non verifikasi, “lex specialis derogat legi generalis, atau aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum,” jelasnya. Fjallraven Kanken No.2 Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya isu yang berkembang belakangan ini mengenai surat edaran tentang ’74 media terverifikasi yang bisa melakukan peliputan’ menimbulkan kesalahpahaman bagi para instansi sebagai objek peliputan dengan para insan pers sebagai pencari berita. New Balance 997.5 damskie Maglia Andre Drummond buy albion silver “Oleh karena itu, FPII meminta kepada Dewan Pers agar memberikan keterangan yang sebenarnya kepada instansi yang bersangkutan, bahwa berita tersebut “tidak benar adanya” dalam bentuk selebaran atau dengan mengundang insan pers utk melakukan konferesi pers terkait masalah tersebut,” tegasnya. nike air max 95 uomo adidas superstar hombre asics kayano 21 uomo buy albion gold Diketahui FPII akan turun Aksi untuk menuntut agar Dewan Pers pada Senin 20 Maret 2017. Canotte Chicago Bulls

  • Air Max 90 Hyperfuse
  • Aksi pertama dilakukan di Dewan Pers dan Aksi kedua dilakukan di Gedung DPR RI. fjällräven kånken Laptop 13 Sebagai informasi, bahwa FPII telah meminta agar Komisi I DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pers, namun usaha tersebut hingga saat ini belum ada kepastian atau jawaban memuaskan dari Komisi I DPR RI. Nike Air Max Pas Cher Taylor Martinez College Jerseys Maka untuk memperjuangkan keadilan, serta memperjuangkan hak-haknya, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) menuntut sejumlah tuntutan kepada Dewan Pers dan segenap Instansi di Indonesia sebagai stage Holder yang menentukan Kemerdekaan Pers di Indonesia, untuk : 1. Adidas Pas Cher Yunel Escobar Jersey albion silver Mencabut Verifikasi Media di seluruh Indonesia. 2. Fjallraven Kanken Mini Stop, Intimidasi, Diskriminasi, dan Kriminalisasi Wartawan.

  • NIKE AIR MAX THEA
  • Orlando Magic 3. All Star 2016 Kembalikan fungsi UU Pers No. Nike Air Max 2016 Heren zwart nike air max Flyknitdamskie cheap albion silver 15a tahun 1999. Women Air Jordan 12 asics a4 uomo

  • ZX 750
  • 4.

  • Nike Air Max 1 Femme
  • Dewan Pers Harus membuat pernyataan di media massa terkait dengan adanya selebaran pelarangan meliput terhadap wartawan/jurnalis yang tidak terverifikasi, yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Swasta di Seluruh wilayah Indonesia. Aksi Nasional yang akanj digelar FPII akan dilaksanakan juga secara serempak di berbagai Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, melalui perwakilan Sekretariat Daerah FPII, dengan tujuan Pemda dan DPRD. comprar mochilas kanken Tercatat, Aksi Nasional Serempak yang dilaksanakan ini akan berlangsung dari Sabang sampai Merauke : Aceh, Jabodetabek, Banten, Medan, Bangka Belitung, Palembang, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, Sulteng, Makassar, Maluku, Maluku Utara, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Fakfak, Papua.

    Author: 

    www.zonapantau.com

    Related Posts